Heboh Video Korban BUMN Mengaku Belum Dibayar Negara, Mahfud MD Beri Pesan ke Presiden: Tolong Kasihani Rakyat

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD sedang berada di suatu acara
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD sedang berada di suatu acara Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menyoroti keluhan para korban PT Istaka Karya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI.

Keluhan ini muncul dari para korban yang mengaku belum menerima pembayaran atas utang perusahaan yang telah mencapai Rp 786 miliar.

Dalam rapat tersebut, Yudan, salah satu perwakilan korban, menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mengirim surat ke berbagai pihak, namun belum ada penyelesaian konkret dari pemerintah.

Yudan juga mengungkapkan bahwa para korban sudah mengalami berbagai kesulitan akibat tunggakan ini.

Baca Juga:
Jelang Rapat dengan DPR RI, Kemendagri Beri Batas Waktu Pengumpulan Laporan Kesiapan Anggaran PSU untuk Pemda

Beberapa dari mereka harus melelang rumah demi bertahan hidup, sementara yang lain bahkan sampai nekat mengakhiri hidupnya akibat tekanan finansial yang terus menghimpit.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini sangat mengecewakan, terutama karena utang yang belum dibayar sudah berlangsung selama belasan tahun tanpa kejelasan.

Terkait situasi ini, Mahfud MD kemudian mengungkapkan pandangannya melalui media sosial.

Dalam sebuah cuitan di akun X resminya, @mohmahfudmd, pada Jumat, 7 Maret 2025, Mahfud memberikan pesan terbuka kepada Presiden agar memberikan perhatian lebih kepada rakyat yang menjadi korban kebijakan pemerintah terkait BUMN ini.

Baca Juga:
Nilai Surat Dakwaan Salah Sasaran, Penasihat Hukum Minta Tom Lembong Dibebaskan dari Kasus Korupsi Impor Gula

"Bapak Presiden, tolong kasihani rakyat yang seperti di video ini," tulis Mahfud MD dalam cuitannya, seraya mengunggah ulang video korban Istaka Karya yang berbicara dalam RDPU bersama DPR RI.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyoroti ketimpangan dalam cara pemerintah menyikapi utang. Ia menilai bahwa ketika rakyat memiliki utang kepada negara, mereka akan dikejar dan asetnya disita tanpa ampun.

Namun, ketika negara memiliki utang kepada rakyat, sering kali proses penyelesaian justru ditunda atau bahkan diabaikan.

"Sering, jk rakyat yg berhutang pd negara maka dikejar, disita asetnya sampai telanjang. Tp sering juga, jika negara yg berhutang pd rakyat maka negara menunda lama atau tak mau membayar meski rakyat sdh berjuang," tulis Mahfud dalam lanjutan cuitannya.

Baca Juga:
Soroti Kejaksaan Agung yang Puji Pertamina, Islah Bahrawi Nilai Kejagung Plin-plan dalam Tangani Korupsi Minyak

Pernyataan Mahfud ini sontak menarik perhatian publik, terutama karena masalah yang dihadapi korban Istaka Karya telah berlangsung cukup lama tanpa solusi.

Beberapa pihak menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih serius dalam menangani kasus ini, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan banyak orang.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait respons terhadap cuitan Mahfud MD. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Rapat dengan DPR RI, Kemendagri Beri Batas Waktu Pengumpulan Laporan Kesiapan Anggaran PSU untuk Pemda

Kemendagri RI memberikan batas waktu bagi Pemerintah Daerah untuk melaporkan kesiapan anggaran dalam melakukan PSU Pilkada

Nilai Surat Dakwaan Salah Sasaran, Penasihat Hukum Minta Tom Lembong Dibebaskan dari Kasus Korupsi Impor Gula

Tom Lembong, melalui penasihat hukum minta dibebaskan dari kasus dugaan korupsi impor gula, karena surat dakwaan dinilai salah

Soroti Kejaksaan Agung yang Puji Pertamina, Islah Bahrawi Nilai Kejagung Plin-plan dalam Tangani Korupsi Minyak

Pegiat medsos, Islah Bahrawi menyoroti Kejaksaan Agung RI yang tiba-tiba memberikan pembelaan kepada Pertamina di tengah isu korupsi

Soroti Kabar Komisaris Pertamina Patra Niaga yang Rangkap Jabatan, Faizal Assegaf: Pertamina Sarang Kawanan Maling

Kritikus politik, Faizal Assegaf menyoroti Agustina Arumsari yang rangkap jabatan di Pertamina Patra Niaga dan Deputi BPKP

Bima Arya Tanggapi Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah: Kami Pastikan Semua Sesuai Aturan

Wamendagri Bima Arya memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi yang terjadi di penyelenggaraan retret kepala daerah

Berita Terkini

wave

Tiga Jasad WNI Korban Kecelakaan Helikopter di Tanah Bumbu Berhasil Teridentifikasi

Tim DVI Polda Kalsel identifikasi tiga WNI korban helikopter BK117 D3, sementara dua jasad lainnya masih menunggu kepastian.

Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Baru Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo memberhentikan dan melantik menteri serta wakil menteri baru dalam Kabinet Merah Putih 2024—2029.

Kemenkeu dan BI Perkuat Skema Burden Sharing untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemenkeu dan BI terapkan burden sharing hati-hati, dukung perumahan rakyat dan koperasi, jaga stabilitas moneter serta dorong pertumbuhan.

Kemendagri Dorong Pengaktifan Siskamling dan Optimalisasi Peran Satlinmas

Kemendagri terbitkan surat edaran mendorong pengaktifan kembali siskamling dan perkuat peran Satlinmas demi keamanan dan ketertiban.

Indonesia-GCC Percepat Perundingan FTA, Target Rampung 2025

Indonesia dan GCC melanjutkan perundingan FTA putaran ketiga, bahas perdagangan, investasi, hingga ekonomi halal dengan target selesai 2025.


See All
; ;