Nasional, gemasulawesi - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengkritik rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Menurutnya, kebijakan ini berdampak besar pada pelayanan publik di daerah yang melakukan PSU.
"Saya hanya ingin bilang bahwa konsekuensinya adalah pelayanan kepada masyarakat," tegas Deddy Sitorus dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin, 10 Maret 2025.
Deddy juga menyoroti potensi terjadinya pemungutan suara ulang berulang kali di beberapa daerah tertentu.
Hal ini, menurutnya, menjadi ancaman serius bagi keuangan daerah yang harus terus mengalokasikan anggaran demi membiayai proses PSU.
Jika hal ini terjadi, maka daerah yang berulang kali melaksanakan PSU akan semakin terbebani.
Deddy bahkan mencontohkan bahwa jika PSU harus dilakukan kembali di daerah seperti Papua, maka beban yang harus ditanggung akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa ada potensi untuk gugatan ulang dan PSU-PSU pak, bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Jadi tentu harus memperhitungkan memitigasi risiko itu, kalau provinsi Papua diulang lagi pak, misalnya, gawat kita," ujar Deddy.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen penyelenggara pemilu dalam memastikan Pilkada berjalan secara jujur dan adil.
Jika pemilu diselenggarakan dengan baik, maka tidak perlu ada PSU yang menghabiskan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada bukan sekadar acara seremonial yang bisa diulang-ulang hanya karena kesalahan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
"Jadi saya kira ini dituntut komitmen kita untuk betul-betul menghadirkan pemilu yang demokratis, jurdil, bersih, ini saya kira jadi penting pak karena kita bicara uang rakyat, kita bicara pelayanan kepada publik, bukan EO event Pilkada, jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pengawas," tegas Deddy.
Deddy pun meminta agar tidak ada lagi PSU di masa mendatang.
Menurutnya, jika kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu masih terjadi, maka tanggung jawab seharusnya berada pada pengawas pemilu, bukan dengan terus-menerus membebani anggaran daerah.
Ia juga meminta agar aparat keamanan memastikan tidak ada lagi PSU yang dilakukan tanpa alasan yang benar-benar mendesak.
"Jangan sampai ada PSU PSU lain, tolong disampaikan kepada TNI Polri, ya kalau Bawaslu tidak mampu menjaga semua teritori, tolong dipastikan enggak ada PSU-PSU an lagi pak, karena setiap PSU itu mengambil haknya rakyat pak, mengurangi pelayanan publik," katanya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 mencapai Rp719 miliar.
Dana ini diperuntukkan bagi berbagai sektor yang terlibat dalam pemungutan suara ulang, termasuk operasional KPU, pengawasan Bawaslu, serta pengamanan dari aparat keamanan seperti TNI dan Polri. (*/Risco)
