Nasional, gemasulawesi - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait serangan opini di media sosial yang menuding PDIP sebagai pihak yang menginisiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Isu ini mencuat setelah banyak pihak menilai bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut bermasalah dan berpotensi mengancam tatanan negara.
Sorotan terhadap PDIP semakin menguat karena pembahasan RUU TNI dilakukan oleh Komisi I DPR RI, yang diketuai oleh Utut Adianto, seorang kader PDIP.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa partai tersebut memiliki peran besar dalam mengawal revisi UU TNI, yang menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Kritikan tajam pun bermunculan di media sosial, dengan banyak yang mempertanyakan motif PDIP dalam pembahasan RUU ini dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan bahwa keterlibatan PDIP dalam pembahasan RUU TNI bertujuan untuk memastikan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Menurutnya, partainya justru ingin memastikan bahwa isi dalam RUU tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat luas.
"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap tidak sesuai," jelas Puan di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
Dengan adanya klarifikasi ini, Puan berharap publik dapat memahami bahwa PDIP tidak memiliki niat untuk mendorong pasal-pasal yang dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat sipil.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut mengambil langkah untuk meredam polemik mengenai isi RUU TNI.
Dalam upaya memberikan transparansi kepada masyarakat, Dasco membagikan draf resmi RUU kepada wartawan guna memastikan bahwa tidak ada pasal-pasal problematik seperti yang beredar di media sosial.
Sufmi Dasco menegaskan bahwa banyak informasi yang tersebar di media sosial tidak akurat dan bahkan melenceng dari draf yang sebenarnya sedang dibahas di Komisi I DPR RI.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi sebelum menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. (*/Risco)
