Komentari Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa Serukan Publik untuk Bertanya Langsung kepada Rektor UGM

Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Dokter Tifa sedang memberikan penjelasan
Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Dokter Tifa sedang memberikan penjelasan Source: (Foto/Instagram/@tifauziatyassuma)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, kembali menyoroti isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Dalam beberapa waktu terakhir, isu ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan menarik perhatian berbagai pihak.

Dokter Tifa secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi tidak asli.

Ia mengklaim telah melakukan analisis terhadap sejumlah dokumen, termasuk foto wisuda, buku alumni, serta skripsi yang dikaitkan dengan Jokowi.

Baca Juga:
Sufmi Dasco Tegaskan Draf RUU TNI yang Viral Tak Sesuai dengan yang Dibahas DPR: di Medsos itu Draf Berbeda

Berdasarkan hasil analisis tersebut, ia berkesimpulan bahwa Jokowi tidak pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melalui cuitannya di akun X @DokterTifa pada Senin, 17 Maret 2025, ia mengungkapkan bahwa analisis forensik yang dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

Ia bahkan menyebut bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat dengan mudah membuktikan dugaan kepalsuan dari dokumen-dokumen tersebut.

"Kita semua yang cerdas tahu dengan segala bukti otentik yang ada, bahwa Mulyono tidak pernah kuliah di sana. Tidak pernah Wisuda di sana. Dari forensik foto-foto wisuda palsu, dari forensik fotokopi Skripsi palsu, dari forensik Buku Alumni Palsu, itu semua sangat mudah dibuktikan kepalsuannya oleh AI," tulis Dokter Tifa dalam cuitannya.

Baca Juga:
Tak Jadi Diundur Hingga 2026, Presiden Perintahkan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dilakukan Tahun Ini, Catat Waktunya

Isu ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Sebelumnya, isu ini juga sempat mencuat dan menuai berbagai spekulasi. Namun, hingga kini, tidak ada bukti hukum yang secara sah membuktikan kebenaran klaim tersebut.

Dalam cuitan yang sama, Dokter Tifa juga mengakui bahwa membawa dugaan ijazah palsu Jokowi ke ranah hukum merupakan tantangan besar.

Menurutnya, ada berbagai kendala yang membuat upaya hukum terhadap dugaan ini sulit dilakukan.

Sebagai alternatif, ia mengajak publik untuk menuntut kejelasan langsung dari Rektor UGM, Ova Emilia.

Baca Juga:
Ferdinand Hutahaean Tegaskan PDIP Tak Bisa Disalahkan dalam Polemik Rapat Pembahasan RUU TNI, Begini Alasannya

Dokter Tifa menyoroti pernyataan Ova pada tahun 2022, di mana sang rektor menegaskan bahwa Jokowi benar-benar tercatat sebagai mahasiswa UGM angkatan 1980 dan telah lulus dari universitas tersebut.

"Masalahnya, kalau semua Lawyer, semua Aktivis kesulitan memperkarakan Mulyono ke persidangan, kenapa ngga kita mulai saja dengan bertanya kepada Rektor, benarkah dia punya data dan informasi yang terdokumentasi dengan baik, bahwa Mulyono memang lulusan Universitas itu? Sepertinya lebih mudah memaksa Rektor untuk menunjukkan bukti-bukti yang menurut penjelasannya, ada padanya, sebagaimana yang dia sebutkan dalam pernyataan persnya," lanjut Dokter Tifa dalam cuitannya.

Dalam unggahan tersebut, Dokter Tifa juga menyertakan ulang pernyataan pers dari Ova Emilia yang sebelumnya memastikan status Jokowi sebagai alumni UGM.

Dengan demikian, Dokter Tifa mendorong publik untuk mempertanyakan kembali pernyataan tersebut dan meminta bukti yang lebih konkret dari pihak universitas.

Baca Juga:
Skakmat Stafsus Menkomdigi, Fedi Nuril Beberkan Alasan Mengapa RUU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI

Pernyataan Dokter Tifa ini kembali memicu perdebatan di kalangan warganet.

Ada yang mendukung upayanya dalam menggali kebenaran, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap tudingan ini hanya spekulasi tanpa dasar hukum yang kuat. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Sufmi Dasco Tegaskan Draf RUU TNI yang Viral Tak Sesuai dengan yang Dibahas DPR: di Medsos itu Draf Berbeda

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa draf RUU TNI yang beredar luas di media sosial tak sesuai dengan yang dibahas DPR

Tak Jadi Diundur Hingga 2026, Presiden Perintahkan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dilakukan Tahun Ini, Catat Waktunya

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi agar pegangkatan CPNS dan PPPK 2024 dipercepat, tidak harus menunggu tahun depan

Ferdinand Hutahaean Tegaskan PDIP Tak Bisa Disalahkan dalam Polemik Rapat Pembahasan RUU TNI, Begini Alasannya

Ferdinand Hutahaean menilai PDI Perjuangan tidak bisa disalahkan atas polemik pembahasan RUU TNI yang baru-baru ini ramai disorot publik

Aksi Protes RUU TNI Dilaporkan ke Polisi, YLBHI: Laporan Keliru dan Seharusnya Tidak Diproses Kepolisian

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pihak kepolisian seharusnya tidak memproses laporan terkait kericuhan RUU TNI

Faizal Assegaf Nilai PDIP Jadi Salah Satu Penjahat yang Merusak Indonesia dalam 10 Tahun, Begini Alasannya

Kritikus politik, Faizal Assegaf menilai bahwa PDIP merupakan salah satu faktor yang membuat kerusakan di Indonesia selama 10 tahun terakhir

Berita Terkini

wave

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan

Wakil Bupati Parigi Moutong Dinilai Kerap Bermasalah dan Membuat Publik Gaduh, DPRD Usulkan Pengajuan Hak Angket

Wakil Bupati Parigi moutong kembali diterpa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal intervensi pencairan proyek gedung Perpustakaan baru.

PPK Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Menilai Alasan Kontraktor Minta Rubah Spesifikasi Kaca Hanya Berdasarkan Opini

Alasan permintaan kontraktor untuk merubah spesifikasi kaca pada pembangunan gedung perpustakaan baru dinilai PPK hanya berdasarkan opini.


See All
; ;