Nasional, gemasulawesi - Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, angkat bicara untuk membela PDIP yang menjadi sasaran kritik publik terkait pembahasan RUU TNI.
Ia menilai bahwa PDIP tidak seharusnya disalahkan dalam polemik yang berkembang, mengingat partai tersebut bukan penginisiasi dari pembahasan yang sedang berlangsung.
Pembahasan RUU TNI di DPR RI belakangan ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi merusak demokrasi dan mengembalikan dwifungsi ABRI.
Hal ini memicu berbagai reaksi, termasuk dari warganet yang menyoroti peran PDIP dalam proses pembahasan.
Salah satu alasan PDIP menjadi sorotan adalah karena Komisi I DPR RI, yang membahas RUU tersebut, dipimpin oleh kader PDIP, Utut Adianto.
Sikap Utut yang membela rapat pembahasan RUU TNI semakin menambah kritik publik terhadap partai berlambang banteng tersebut.
Dalam merespons kritik yang diarahkan kepada PDIP, Ferdinand Hutahaean memberikan pembelaannya melalui sebuah video yang diunggah di channel YouTube resminya.
Dalam video tersebut, ia menegaskan bahwa PDIP tidak bisa dipersalahkan dalam polemik ini karena partai tersebut bukan pihak yang menginisiasi pembahasan RUU TNI, termasuk rapat yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta.
"Padahal kalau kita merunut ke belakang, rapat itu bukan mau-maunya PDI Perjuangan, bukan maunya mas Utut Adianto, tetapi semua itu diatur oleh kesekjenan DPR dengan staf-staf di Komisi I," jelas Ferdinand.
Lebih lanjut, Ferdinand menekankan bahwa PDIP hanya menjalankan tugasnya sebagai anggota fraksi di Komisi I DPR RI.
Menurutnya, apakah PDIP hadir atau tidak dalam rapat tersebut, proses pembahasan undang-undang tetap akan berlangsung sebagaimana mestinya.
"Jadi bukan PDI Perjuangan sebagai inisiator, PDIP hanya melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu anggota fraksi di sana, hadir tidak hadir PDI Perjuangan di rapat itu, undang-undang tersebut tetap akan melaju," sambungnya.
Pernyataan Ferdinand ini menjadi bagian dari upaya PDIP untuk meredam kritik yang berkembang di masyarakat.
Meskipun begitu, perdebatan mengenai RUU TNI terus berlanjut, dengan banyak pihak yang masih mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Di media sosial, berbagai opini terus bermunculan, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap isi dari RUU yang tengah dibahas. (*/Risco)
