Soal Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Muhammadiyah Mendukung Namun Beri Peringatan

Potret pihak Polda Sulteng ketika melakukan konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan internasional
Potret pihak Polda Sulteng ketika melakukan konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan internasional Source: (Foto/Instagram/@haedarnashirofficial)

Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga Palestina dari Gaza mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif kemanusiaan yang sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kondisi konflik yang terus berlangsung dan menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil, pemerintah Indonesia berusaha hadir dengan pendekatan kemanusiaan, termasuk dengan mengupayakan evakuasi terhadap 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

Dukungan terhadap rencana ini disampaikan langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Baca Juga:
Soal Perkembangan RUU Polri dan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sebut Pihaknya Belum Fokus untuk Membahas

Ia menilai bahwa langkah evakuasi merupakan bagian dari solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Namun demikian, Haedar juga memberikan catatan penting terhadap rencana ini, yaitu bahwa evakuasi tersebut sebaiknya tidak bersifat jangka panjang.

Ia berharap evakuasi ini dilakukan dengan landasan kemanusiaan tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia.

"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen," ujar Haedar Nashir pada Selasa 22 April 2025.

Baca Juga:
Merespons Kabar LG Batal Investasi 129 Triliun di Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Tetap Cerah

Pernyataan Haedar menjadi penegasan bahwa meskipun mendukung langkah pemerintah, perlu ada batasan dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan atau kesalahpahaman publik.

Ia juga mengajak semua pihak agar saling memahami dan menghargai perbedaan pendekatan dalam membela rakyat Palestina, karena menurutnya setiap langkah yang diambil memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi penderitaan warga Palestina akibat konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, Haedar juga menekankan pentingnya konsistensi dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berbasis pada prinsip kemanusiaan.

Menurutnya, upaya diplomatik dan pendekatan politik jangka panjang harus tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Baca Juga:
Dapat Sanksi dari Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Wajib Melakukan Hal ini Selama Tiga Bulan

Menurut Haedar, Muhammadiyah sejak lama telah aktif memberikan bantuan nyata, mulai dari pengiriman tenaga medis ke Gaza, penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Palestina, hingga pembangunan fasilitas pendidikan di pengungsian seperti di Beirut, Lebanon.

Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah siap bekerja sama dengan pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya dalam menjalankan misi kemanusiaan ini. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Perkembangan RUU Polri dan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sebut Pihaknya Belum Fokus untuk Membahas

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyebut pihaknya belum membahas RUU Polri dan RUU Kejaksaan untuk saat ini

Merespons Kabar LG Batal Investasi 129 Triliun di Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Tetap Cerah

Begini tanggapan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait batalnya LG investasi senilai Rp 129 triliun di Indonesia

Dapat Sanksi dari Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Wajib Melakukan Hal ini Selama Tiga Bulan

Bupati Indramayu, Lucky Hakim mendapatkan sanksi dari Kemendagri RI usai melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa melakukan izin

Soroti Isu TNI Masuk ke Kampus, Komisi X DPR Sebut Bakal Panggil Mendikti Saintek untuk Diminta Penjelasan

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah mengaku akan memanggil Kemendikti Saintek guna diminta penjelasan terkait isu TNI masuk kampus

Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Istana: Sudah Sewajarnya Mantan Presiden Dapat Penghormatan

Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi menilai wajar apabila mantan Presiden RI, Soeharto diusulkan untuk jadi pahlawan nasional

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;