Sependapat dengan Prabowo, Susi Pudjiastuti Nilai Penghambat Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Adalah Elite Politik

Ket. Foto Presiden Prabowo ketika menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025
Ket. Foto Presiden Prabowo ketika menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025 Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti memberikan respons atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung salah satu faktor utama penghambat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

Respons tersebut disampaikan tak lama setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam forum internasional di Rusia.

Dalam kesempatan menjadi pembicara utama pada ajang St. Petersburg International Economic Forum 2025, yang juga dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur ekonomi Indonesia saat ini.

Ia menyoroti bahwa kolusi antara pemodal besar, pejabat, dan elite politik menjadi penghalang besar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga:
Heboh Dugaan Jual Beli Empat Pulau di Kepulauan Anambas Lewat Situs Asing, Kemendagri Beri Respons Begini

Menurutnya, praktik kolusi semacam ini menjadikan kekayaan nasional dikuasai oleh sekelompok kecil elit, sementara mayoritas masyarakat tetap berada dalam kemiskinan dan kesulitan naik ke kelas menengah.

Pernyataan Presiden Prabowo itu pun mendapatkan tanggapan dari Susi Pudjiastuti, yang selama menjabat sebagai menteri dikenal sebagai sosok yang vokal terhadap ketimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam unggahannya di akun X resminya @susipudjiastuti pada Sabtu, 21 Juni 2025, Susi memberikan dukungan penuh atas apa yang disampaikan Presiden. Ia menilai bahwa persoalan tersebut memang harus segera ditangani dengan tindakan nyata yang tegas dan adil.

“Betul sekali Bapak Presiden (Prabowo Subianto), saatnya segera dibenahi,” tulis Susi Pusjiastuti dalam unggahannya di platform X yang juga menyertakan pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Rusia.

Baca Juga:
Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, KPK Sebut Kasus Diduga Sudah Terjadi Selama Bertahun-Tahun Sebelum 2024

Komentar Susi tersebut menunjukkan bahwa masalah kolusi dan dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok bukan hal baru, dan telah lama menjadi persoalan struktural yang sulit diselesaikan.

Dukungan dari tokoh publik seperti Susi Pudjiastuti mempertegas bahwa permasalahan ini memang memerlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah, termasuk reformasi kebijakan dan penegakan hukum secara konsisten.

Seruan akan ketegasan dan keadilan seperti yang disebutkan oleh Susi, mencerminkan harapan besar dari masyarakat terhadap pemerintahan baru agar tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi mampu melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem yang memungkinkan praktik kolusi terus berlangsung. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Heboh Dugaan Jual Beli Empat Pulau di Kepulauan Anambas Lewat Situs Asing, Kemendagri Beri Respons Begini

Kemendagri RI menanggapi informasi adanya dugaan penjualan empat pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melalui situs online

Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, KPK Sebut Kasus Diduga Sudah Terjadi Selama Bertahun-Tahun Sebelum 2024

KPK mengungkap bahwa dugaan praktik korupsi terkait pengelolaan kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024

Soroti Serangan Iran ke Israel, Ketua MUI Cholil Nafis: Perang itu Diperlukan untuk Menjaga Perdamaian

Ketua MUI Cholil Nafis, turut memberikan tanggapan atas kabar serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel

BSU Rp 300 Ribu per Bulan untuk Buruh Kapan Cair? Begini Jadwal Pencairan Bantuan Menurut Kemnaker RI

Kemnaker RI memberikan penjelasan terbaru terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp300 ribu untuk pekerja atau buruh

Termasuk Lenovo dan Xbox, Komdigi Kirim Peringatan ke Tujuh PSE ini Karena Belum Penuhi Kewajiban Pendaftaran

Komdigi RI memperingatkan tujuh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;