Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

Ket. Foto potret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ketika menyampaikan penjelasan
Ket. Foto potret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ketika menyampaikan penjelasan Source: (Foto/Instagram/@kemensetneg.ri)

Nasional, gemasulawesi - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah munculnya laporan bahwa sebagian siswa menerima menu berupa bahan mentah dan makanan ringan sebagai bagian dari program tersebut.

Temuan ini ramai dibicarakan di media sosial, terutama setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan berbagai bahan makanan mentah seperti beras, telur puyuh, ikan asin, serta makanan ultra-proses seperti biskuit, wafer, minuman sereal, dan susu UHT.

Beberapa buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan salak juga tampak termasuk dalam daftar menu yang disebut berasal dari program MBG, khususnya di wilayah Tangerang Selatan, Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dan kritik dari masyarakat terkait ketepatan sasaran serta kualitas gizi dari makanan yang disalurkan dalam program nasional tersebut.

Baca Juga:
Menko PM Muhaimin Iskandar Bentuk Tim Khusus untuk Lakukan Razia ke Pesantren Ilegal, Begini Alasannya

Polemik semakin mencuat karena MBG sebelumnya diposisikan sebagai program unggulan yang bertujuan memberikan asupan bergizi yang layak dan seimbang bagi siswa, bukan sekadar makanan ringan atau bahan mentah yang harus diolah sendiri.

Menanggapi situasi ini, Kepala MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan klarifikasi resmi pada Selasa malam, 25 Mei 2025. Ia dengan tegas membantah bahwa ada kebijakan penyaluran bahan mentah sebagai bagian dari program perbaikan gizi tersebut.

"Tidak pernah ada kebijakan menyalurkan bahan baku," tegas Dadan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa temuan di Tangerang Selatan tersebut merupakan kasus yang terjadi secara terbatas dan tidak mewakili pelaksanaan MBG secara umum.

Baca Juga:
Soroti Adanya Pair Trawl di Laut Natuna Utara, Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Tangkap dan Tenggelamkan Mereka

Ia menyebut kejadian itu hanya berlangsung di satu dari total 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di seluruh Indonesia.

Dadan juga menegaskan bahwa tidak sepatutnya satu kasus tersebut digeneralisasi sebagai bentuk pelaksanaan MBG secara keseluruhan.

Ia meminta masyarakat untuk tetap objektif dan tidak menyamaratakan kualitas layanan seluruh SPPG hanya karena ulah satu oknum yang mengambil inisiatif sendiri di luar kebijakan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Dadan menekankan pentingnya pengawasan lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia juga berharap semua pelaksana di lapangan dapat mengikuti pedoman pelaksanaan MBG yang telah dirancang berdasarkan prinsip pemenuhan gizi yang baik, dengan mempertimbangkan kecukupan kalori, vitamin, dan mineral yang sesuai untuk anak-anak usia sekolah. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Menko PM Muhaimin Iskandar Bentuk Tim Khusus untuk Lakukan Razia ke Pesantren Ilegal, Begini Alasannya

Menko PM membentuk tim khusus (timsus) yang bertugas melakukan razia terhadap pesantren yang menyimpang atau ilegal

Peringkat Kampus Indonesia Naik 46 Persen di QS WUR, Mendiktisaintek Brian Yuliarto Beri Taggapan Begini

Respons Mendiktisaintek usai peringkat perguruan tinggi dunia dalam QS World University Ranking (QS WUR) alami peningkatan 46 persen

Peresmian Kopdes Merah Putih Diundur ke Tanggal 19 Juli 2025, Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Begini

Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa peresmian Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juli 2025

Wamenlu RI Dorong Penguatan Kemitraan Strategis dengan Negara-Negara Pasifik di KTT MSG

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir bahas kerja sama Pasifik, PIF, iklim, keamanan, dan komitmen Indonesia pada perdamaian regional.

Transformasi Layanan KUA: Kemudahan Akses Tanpa Batasan Wilayah Administratif

Transformasi layanan KUA yang kini tidak lagi dibatasi wilayah, demi mendukung mobilitas dan kemudahan masyarakat.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;