Nasional, gemasulawesi - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa dalam proses penulisan sejarah Indonesia, tidaklah mungkin seluruh peristiwa masa lalu dapat dirangkum secara menyeluruh.
Penjelasan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada Senin, 30 Juni 2025, menanggapi proses penulisan sejarah versi mutakhir yang tengah dikerjakan oleh pemerintah saat ini.
Penulisan tersebut merupakan program prioritas yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Proyek besar ini dikerjakan oleh lebih dari 100 sejarawan terkemuka di Indonesia dan ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Dalam penuturannya, Hasan menekankan bahwa proses seleksi peristiwa yang akan dimuat dalam buku sejarah nasional dilakukan melalui pertimbangan matang oleh para ahli yang terlibat.
Ia menyadari bahwa dalam ruang dan format terbatas sebuah buku, tidak semua kejadian dapat dicantumkan, sehingga perlu dilakukan pemilihan secara cermat.
“Dalam penulisan sejarah, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian,” jelas Hasan Nasbi.
Hasan mencontohkan satu peristiwa yang kerap diperdebatkan, yakni terkait penyediaan pekerja seks komersial (PSK) untuk tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang.
Baca Juga:
Ada Polda Aceh Hingga Sumsel, ini 7 Kesatuan Polri yang Terima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti 2025
Ia menyatakan bahwa peristiwa seperti itu tidak dimasukkan dalam buku sejarah nasional karena para sejarawan yang terlibat telah mempertimbangkan urgensi, sensitivitas, dan relevansi historisnya secara komprehensif.
Seturut pernyataan itu, Hasan mengajak seluruh pihak untuk bersikap sabar dan memberi kepercayaan penuh kepada tim sejarawan yang sedang menyusun naskah sejarah tersebut. Menurutnya, publik tidak perlu khawatir akan objektivitas dan kualitas isi dari buku sejarah mutakhir ini.
Para sejarawan yang terlibat, lanjut Hasan, bukanlah orang sembarangan, melainkan para akademisi bergelar profesor dan doktor di bidang sejarah yang telah lama meneliti dan mengkaji berbagai aspek sejarah bangsa.
Penulisan sejarah nasional ini diharapkan mampu menjadi referensi utama yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mencerminkan narasi kebangsaan yang menyatukan berbagai latar belakang peristiwa dan pelaku sejarah.
Pemerintah menilai proyek ini penting sebagai pijakan baru dalam memperkenalkan sejarah kepada generasi mendatang dengan pendekatan yang lebih faktual dan terstruktur, tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian dan tanggung jawab moral dalam setiap penulisannya. (Antara)
