BGN Selidiki Dugaan MBG Mengandung Minyak Babi dan Perkuat Tata Kelola Melalui Kolaborasi

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi (paling kanan), terlihat usai menghadiri acara silaturahmi nasional dengan Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi).
Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi (paling kanan), terlihat usai menghadiri acara silaturahmi nasional dengan Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi – Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini melakukan penyelidikan terkait dugaan penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung minyak babi.

Penyelidikan ini dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keaslian dan keamanan makanan tersebut.

Salah satu pihak yang diajak bekerja sama dalam proses ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mendukung verifikasi kandungan makanan.

“Terkait dugaan adanya lemak babi dalam food tray (ompreng), kami telah mengambil sejumlah tindakan. Kepala BGN juga telah menginstruksikan agar seluruh tim bekerja sama meneliti masalah ini, mengingat hal ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi.

Baca Juga:
Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Ia menegaskan bahwa BGN telah menentukan standar material untuk ompreng MBG, yakni menggunakan stainless steel tipe 201 dan 304.

Bahan ini memang mengandung unsur seperti besi, kromium, dan nikel.

Kandungan tersebut tetap aman untuk digunakan sebagai peralatan makan sehari-hari.

“BGN telah menetapkan bahwa stainless steel yang digunakan harus tipe 304 atau 201, namun untuk food grade yang aman bersentuhan langsung dengan makanan, tipe 304 yang diprioritaskan,” jelasnya.

Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

Ia menambahkan, saat ini BGN lebih mengutamakan pengadaan ompreng MBG dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

“Ketetapan Kepala BGN adalah memanfaatkan produksi dalam negeri terlebih dahulu, dan jika masih kurang, baru mengimpor selisihnya sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Ia menegaskan, untuk menangani kasus keracunan yang terkait MBG serta memperbaiki tata kelola, BGN telah mengambil langkah-langkah konkret.

Salah satunya berupa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh kepada pihak terkait.

Baca Juga:
Kolaborasi PPATK dan BGN Luncurkan Detak MBG untuk Awasi Dana Program Makan Bergizi Gratis

BGN bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) dalam rangka sosialisasi tersebut.

Gapembi sendiri membawahi para mitra dan berbagai yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ia menyatakan, perbaikan tata kelola memang membutuhkan hal-hal seperti ini, di mana sinergi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan program MBG. Dengan demikian, setiap kebijakan ke depan akan didasarkan pada masukan dari berbagai pihak terkait,” ujarnya. (ANTARA)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.

Bima Arya Dorong Aparatur Daerah Maksimalkan Pelatihan Australia untuk Tingkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Bima Arya ajak aparatur daerah manfaatkan pelatihan Australia, tingkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik.

MRT Jakarta Kembali Layanan Penuh Rute Lebak Bulus-Bundaran HI Pasca Kerusuhan

MRT Jakarta kembali operasikan rute penuh setelah memastikan keamanan, meskipun Stasiun Istora Mandiri terdampak kerusakan akibat aksi.

Berita Terkini

wave

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.

Menakar Dampak Ekonomi RTRW Parigi Moutong bagi Pembukaan Lapangan Kerja yang Jadi Atensi DPRD

Kejelasan aturan RTRW menjadi syarat mutlak menarik investasi, menjamin kepastian hukum usaha, dan membuka lapangan kerja di Parigi Moutong.

DPRD Soroti Ancaman Bencana Mengintai, Pentingnya Aturan RTRW Lindungi Zona Resapan Air

Penataan tata ruang wilayah yang buruk berisiko memicu bencana alam. Simak pentingnya RTRW berbasis lingkungan demi keselamatan warga.

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.


See All
; ;