Kemendikburistek Tekankan Keamanan Peserta Didik saat PTM

<p>Foto: Illustrasi. Kemendikburistek Tekankan Keamanan Peserta Didik saat PTM</p>
Foto: Illustrasi. Kemendikburistek Tekankan Keamanan Peserta Didik saat PTM

Gemasulawesi- Kemendikbudristek menyatakan keamanan dan kesehatan peserta didik pada satuan pendidikan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM Terbatas.

“Secara prinsip keamanan dan kesehatan anak didik adalah prioritas utama,” ungkap Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kemendikbudristek, Mulyatsyah, Jumat 1 Oktober 2021.

Untuk itu, dia mengatakan, Protokol kesehatan (Prokes) harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan PTM terbatas, bahkan izin dari setiap orang tua peserta didik harus dijadikan syarat utama.

Baca juga: Status Zona Merah, Parigi Moutong Tunda PTM Terbatas

Menurut dia, apabila pada pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan terjadi dampak Covid19, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring atau kembali ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Dia mengatakan, itu dilakukan atas keputusan pemerintah daerah.

“Terkait kejadian di Tanggerang, Kemendikbudristek selalu koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Hari ini Pak Dirjen PAUD Dikdasmen beserta jajaran langsung turun ke lapangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tutur dia.

Dia pun meminta pemerintah daerah untuk memitigasi pelaksanaan PTM terbatas di wilayah masing-masing. Mitigasi itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan secara acak dan periodik.

“Diharapkan pihak pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dengan melakukan pemeriksaan atau tes kesehatan secara acak, secara periodik, sebagai bagian mitigasi risiko,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menuturkan, pihaknya telah mengambil langkah dengan melakukan pemberhentian kegiatan PTM hingga dua pekan.

Hal itu kata dia, merupakan kebijakan tersendiri bagi Pemkot Tangerang sebagai upaya lebih masif menekan penyebaran Covid19.

“Walaupun kebijakan dari Kemenkes jika kurang dari satu persen cukup ditutup sementara kelasnya, tapi kebijakan saya tutup sementara sekolahnya, sebagai langkah antisipatif,” jelasnya.

Pemerintah Kota Tangerang diketahui melakukan skrining tes covid19 terhadap para siswa, guru, serta staf sekolah di 18 SMP yang sudah menggelar PTM dari total 120 SMP baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan tes dilakukan selama dua hari, yakni 27 September dan 28 September 2021.

Dari sebanyak 1000 sampel diambil, hasilnya menunjukkan ada 27 yang terkonfirmasi positif Covid19.

Sebanyak 25 orang di antaranya merupakan siswa, satu orang merupakan guru, dan satu orang lainnya merupakan staf tata usaha (TU). Kasus covid19 itu ditemukan di belasan SMP di Kota Tangerang. (***)

Baca juga: Kemendikbudristek Mulai Salurkan Bantuan Internet Kepada 24,4 Juta Penerima

...

Artikel Terkait

wave

Mendagri: Pemerintah Kota Jadi Pilar Utama Merawat Toleransi

Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah kota adalah pilar utama dalam merawat toleransi antarumat beragama.

Luhut Minta Wuling Pasarkan Mobil Listrik Paling Lambat Akhir 2022

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen mobil China, Wuling mulai memasarkan mobil listrik

Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua DPR

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan anggota Fraksi Partai Golkar Lodewijk Paulus menjadi Wakil Ketua DPR RI mengganti Azis Syamsuddin.

Kemenkominfo Perkuat Literasi Digital UMKM di Kawasan Indonesia Timur

Kemenkominfo meluncurkan program literasi digital mempercepat transformasi digital dan teknologi di Sorong, Papua Barat, untuk sektor UMKM.

Awal Oktober, Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Cair

Kementerian Agama akan menyalurkan insentif kepada guru madrasah bukan PNS, akhir September atau paling lambat awal Oktober 2021.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;