Kemenpan-RB DiMinta Mengulang Seluruh Seleksi CPNS 2021

<p>Dok: gemasulawesi</p>
Dok: gemasulawesi

Nasional, gemasulawesi- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diminta untuk mengulang pelaksanaan seleksi CPNS 2021. Hal tersebut diungkapkan wakil ketua komisi II DPR RI Junimart Girsang Jum’at 5 November 2021.

Dia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar dugaan kecurangan yang terjadi saat seleksi yang dilakukan belum lama ini bisa diselesaikan secara tuntas.

Baca juga: BKN Temukan Bukti Dugaan Kecurangan SKD CPNS di Buol

“Terlepas dari ada tidaknya anggaran pengulangan ini harus dilakukan itu konsekuensinya. Biar clear persoalannya,” tegasnya.

Junimart menyoroti laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharman. Dimana peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk diberikan status diskualifikasi.

Baca juga: Kemenpan RB: 539 Formasi Jatah CPNS Kota Palu

Namun, Junimart mempertanyakan bila ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021.

“Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang),” tanya Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo akan Pecat ASN Terlibat Kecurangan Seleksi Calon ASN

Maka dari itu, sebelum pelaksanaan seleksi, Komisi II DPR RI, telah mengingatkan KemenPAN-RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat, agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan.

Junimart menegaskan, sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan seperti yang terbukti sekarang.

“Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,” paparnya. (**)

Baca juga: Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah

...

Tags

Artikel Terkait

wave

AMSI, AJI dan IJTI Ajukan Permohonan Pengujian UU Pers ke MK

Pengujian UU pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke MK

Survei IDM: Masyarakat Puas Kinerja Kejaksaan Agung dan Polri

Direktur IDM Fahmi Hafel menyampaikan, hasil survei lembaganya menunjukkan masyarakat puas kinerja Kejaksaan Agung dan Polri.

Jenderal Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI

Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Kapolri Mutasi Perwira Tinggi, dari Pulau Jawa sampai Sulawesi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mutasi sejumlah perwira tinggi dengan menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2278/X/KEP./2021.

Presiden Jokowi Sayangkan Uni Eropa Masih Dikriminasi Sawit Indonesia

Presiden Jokowi menyayangkan masih ada perlakuan diskriminatif dari Uni Eropa terhadap kelapa sawit berkelanjutan dari Indonesia.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;