BKN Temukan Bukti Dugaan Kecurangan SKD CPNS di Buol

<p>Foto: Illustrasi.<br />
BKN Temukan Bukti Dugaan Kecurangan SKD CPNS di Buol.</p>
Foto: Illustrasi. BKN Temukan Bukti Dugaan Kecurangan SKD CPNS di Buol.

GemasulawesiBadan Kepegawaian Nasional (BKN) menemukan sejumlah bukti hasil penyelidikan, atas dugaan praktik kecurangan dalam Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

“Kini kami telah menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus itu. Hasil penyelidikan itu, kami telah menerima sejumlah bukti dugaan kecurangan,” ungkap Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama dalam keterangannya, Senin 25 Oktober 2021.

Sejumlah bukti kecurangan SKD CPNS itu kata dia, antara lain berupa pengaduan masyarakat, hasil audit trail aplikasi CAT BKN, hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi, baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, hingga rekaman CCTV.

Baca juga: Berikut Pengumuman Hasil SKD CPNS Formasi 2019 Kabupaten Sigi

Menurut dia, pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menemukan dugaan kecurangan itu, yang dilakukan oknum melalui modus remote access.

“BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan BSSN untuk melakukan fungsi pengamanan sistem seleksi dengan menggunakan konsep maximum security.

Dia menegaskan, akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang. Sedangkan, bagi oknum yang terlibat, akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dia memastikan kasus dugaan kecurangan tersebut tidak akan menghambat tahapan seleksi berikutnya. BKN bersama Panselnas, kata Satya, akan fokus pada persiapan jelang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai Surat Kepala BKN 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 pada 19 Oktober.

Diketahui, SKD CPNS 2021 dilaksanakan di sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Jadwal SKD CPNS disetiap kabupaten dan daerah lain berbeda, tak secara bersamaan.

Ujian SKD CPNS 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan mulai 28 September 2021 sampai 11 Oktober 2021.

Sementara Ujian SKD CPNS 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol akan dilaksanakan mulai 14 September 2021 sampai  19 September 2021. (***)

Baca juga: Perdagangan Anak di Indramayu Akibat Minimnya Lapangan Kerja

...

Artikel Terkait

wave

Dirjen Perhubungan Darat Akan Tinjau Terminal Tipe A Parigi Moutong

Usulan peningkatan status terminal tipe A di Parigi Moutong akan ditinjau Direktorat jenderal perhubungan darat, Kementerian Perhubungan.

Gubernur Sulawesi Tengah Hadiri HUT Morowali Utara Ke-VIII

Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura menghadiri peringatan HUT Morowali Utara Ke-VIII yang digelar di halaman kantor Bupati setempat.

Parigi Moutong Segera Ajukan Perbup Status Kedaruratan Bencana

Pemda Parigi Moutong akan segera mengajukan rancangan Peraturan Bupati atau Perbup tentang pedoman status kedaruratan bencana.

Pemda Parigi Moutong Tunda Perampingan Perangkat Daerah

Pemda Parigi Moutong menunda rencana penampungan Perangkat Daerah sedianya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Perda APBD-P 2021 Parigi Moutong Telah Disahkan

Ranperda APBD-P 2021 disahkan setelah melalui proses pembahasan tingkat Banggar DPRD Parigi Moutong dan asisten biro hukum Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;