Perdagangan Anak di Indramayu Akibat Minimnya Lapangan Kerja

<p>Foto: Illustrasi perdagangan anak.</p>
Foto: Illustrasi perdagangan anak.

GemasulawesiBupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina, mengungkapkan praktik perdagangan anak di Indramayu terjadi karena di masyarakat masih rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan minimnya lapangan pekerjaan.

“Banyak oknum dari penyalur atau perantara dari tenaga kerja itu memanfaatkan kondisi itu dengan mencari anak di bawah umur bekerja dengan tawaran gaji yang tinggi,” ungkap Nani menanggapi soal kasus dugaan praktik perdagangan anak di Indramayu, Senin 16 Agustus 2021.

Sehingga kata dia, pihaknya harus terlebih dahulu memutus mata rantai praktik perdagangan anak di Indramayu.

Baca juga: Minim, Pendaftar PPPK Formasi Non Guru di Parigi Moutong

“Mohon maaf seperti calo-calo mengincar anak-anak di bawah umur. Karena kan anak-anak di bawah umur masih labil dan mudah dipengaruhi,” sebutnya.

Dia menuturkan, untuk meningkatkan IPM pihaknya sedang fokus pada program pendidikan, diantaranya mempermudah masyarakat memperoleh ijazah paket.

“Nah, terutama media sosial (medsos) ini kami harus gerakan jangan sampai anak-anak terpengaruh. Soalnya anak gampang sekali diiming-imingi misalnya baju bagus, handphone dan yang lainnya,” terang Nina.

Nina menuturkan, untuk meningkatkan IPM pihaknya sedang fokus pada program pendidikan yang di antaranya mempermudah masyarakat memperoleh ijazah paket.

“Nah, terutama media sosial (medsos) ini kami harus gerakan jangan sampai anak-anak terpengaruh. Soalnya anak gampang sekali diiming-imingi misalnya baju bagus, handphone dan yang lainnya,” terang Nina.

Baca juga: Minim, Pendaftar PPPK Formasi Non Guru di Parigi Moutong

Jaringan di Indramayu, Besar

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (LPAI) menilai, pelakunya menggunakan media sosial dalam menjalankan aksi kejahatan perdagangan anak di Indramayu.

Dia menyebut, pelaku kejahatan itu memburu anak di bawah umur melalui iming-iming gaji tinggi, agar anak tersebut mau bekerja.

Ketika berhasil pada jebakan modusnya, pelaku ini mengajak bertemu dengan mendatangi rumahnya.

“Di Indramayu itu kebanyakan lewat medsos. Perantaranya melalui medsos. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang baru kenal,” ujar Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (LPAI), Adi Wijaya, saat dihubungi, Senin 16 Agustus 2021.

Dia mengungkapkan, perdagangan anak di bawah umur di Indramayu sendiri memiliki jaringan besar. Bahkan, diduga kejahatan itu satu pintu dengan daerah Cirebon dan Majalengka. (***)

Baca juga: DPRD Soroti Minimnya PAD Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sulawesi Tengah

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di sejumlah provinsi.

Kemenkes Ungkap Alasan Hasil PCR Cenderung Lambat

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir mengungkapkan, alasan hasil PCR cenderung lambat.

DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak

DPR ingatkan pemerintah terkait kebijakan utang, utang negara, hingga WNA, antisipasi pasar keuangan dan nilai tukar, hingga pajak.

Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

Presiden Jokowi berharap cara kerja BPK RI disesuaikan menyusul pandemi covid19 melanda Indonesia saat ini, pandemi bukan situasi normal.

Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok Pemerintah Kerap Tuai Protes

LBM PBNU berpendapat, kenaikan tarif cukai rokok tiap tahun dilakukan pemerintah kerapkali menuai protes dari sejumlah kalangan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;