Nasional, gemasulawesi- Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong agar revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melewati proses pengkajian yang mendalam. Untuk itu tim Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR RI mengunjungi masyarakat akademik untuk mendapatkan pandangan dan berbagai usulan terkait regulasi tersebut.
“Supaya ketika kami bahas kembali RUU ini, kami lebih bisa punya pandangan yang utuh terhadap isu krusial yang berkaitan dengan ASN,” ujar Zulfikar di sela-sela pertemuan Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di FISIP Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin 8 November 2021. Ia tak menampik ada berbagai isu dan pandangan yang mengisi pembahasan regulasi seputar ASN.
Baca juga: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021
Misalnya terdapat pandangan bahwa sebaiknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebaiknya dihapuskan. Menurut Zulfikar, di Panja sendiri masih terdapat perbedaan pendapat. “Memang ada yang ingin dihapus, namun ada pula yang ingin KASN tetap ada atau bahkan ada yang mengusulkan untuk diperkuat,” sebut Zulfikar.
Oleh karena ragam pandangan itulah, menurut hemat politisi Partai Golkar tersebut, Panja perlu mendengar pandangan dari akademisi secara langsung. “Supaya bisa menambah khazanah kami dan membuat kami semakin. Sebab bagaimana pun juga KASN ini kan buah reformasi. Untuk menuju ke sana memang penting bincang-bincang dengan dunia kampus. Sebab mereka netral,” terangnya.
Baca juga: Khawatir Petani Merugi, APTI Tolak Revisi Aturan Rokok
Adapun isu yang lain berkaitan dengan status kepegawaian, dimana regulasi mengamanatkan hanya ada dua macam ASN yakni PNS dan PPPK. Terkait hal itu, Zulfikar mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait manajemen PPPK. Pada akhirnya, Zulfikar berharap revisi UU ASN kali ini dapat menekankan kepada pengkajian akar permasalahannya terlebih dahulu agar dapat mendorong sistem birokrasi yang lebih baik di masa depan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengapresiasi pertemuan Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip). Dalam pertemuan itu ia menekankan perlunya perhatian khusus dalam pengaturan terkait jenjang karir ASN di masa mendatang.
“Pertama saya mencatat soal subjektivitas top leader di lembaga-lembaga pemerintah. Menyangkut karir seorang ASN baik dia PNS maupun PPPK,” ungkap Aminurokhman.
Baca Juga: KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi ke Kejaksaan Agung
Persoalan jenjang karir tersebut akan menentukan manajemen kepemimpinan di ranah birokrasi publik. Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga tak menampik terkadang rekrutmen pucuk jabatan di birokrasi ASN beberapa masih bersifat politis.
“Maka jika regulasi RUU ASN dapat diinplementasikan, maka persoalan tersebut harapannya dapat diminimalisir,” sebut Aminurokhman. Sebelumnya memang terdapat pandangan bahwa jenjang karir yang dipolitisir tersebut tak lepas dari konsekuensi kepala daerah yang menjadi kepala pembina ASN di tingkat daerah.
Oleh karena itu Aminurokhman menilai perlunya suatu pasal-pasal konkret yang dapat mengatur hal-hal tersebut. Ia berharap dengan adanya regulasi yang mumpuni, maka kedepannya ASN akan mendapatkan keleluasaan untuk mengelola birokrasi secara lebih profesional dan jauh dari tekanan-tekanan politis yang berdampak pada jenjang karir. (**)
Baca juga: Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan
