Berita Nasional, gemasulawesi – Pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan alokasikan delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Salinan surat yang dibagikan kapuspen Mendagri Benni Irwan, Jum’at, 17 Desember 2021.
Baca: Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah dan Wakilnya agar Rukun Mengabdi untuk Rakyat
Selain itu Tito juga menerbitkan SE nomor 900/7120/SJ berisikan perintah percepatan vaksinasi covid-19 di di seluruh daerah.
“Itu mengacu pada instruksi presiden terkait permintaan percepatan vaksinasi sehubungan dengan munculnya varian baru covid,” terangnya.
Baca: Mendagri: Pemerintah Kota Jadi Pilar Utama Merawat Toleransi
Dalam suratnya Tito juga menekankan persoalan target daerah yang harus mencapai 70 persen vaksinasi terhadap penduduk Indonesia pada akhir tahun.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk aktif berpartisipasi dan serius mengawal pencapaian target vaksinasi tersebut.
Baca:Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN
“Untuk mencapai target itu diperlukan dukungan anggaran dari APBD tahun 2021,” ungkapnya.
Lanjut dia, APBD sebaiknya difokuskan pada dukungan operasional vaksinasi, penanggulangan dan pemantauan dampak kesehatan paska vaksinasi, Insentif tenaga kesehatan dan penyaluran vaksin covid-19 di sejumlah fasilitas kesehatan.
Baca: Nelayan Kabupaten Banggai Diduga Tewas Disambar Petir
Kepala daerah juga kata dia, harus terus bersemangat mensosialisasikan persoalan vaksinasi kepada warga di wilayahnya masing-masing.
Baca: Pemkot Palu Dapat Apresiasi Capaian Realisasi APBD 2021
“Pemda juga boleh mengikutsertakan program lain seperti dirangkaikan penyerahan Sembako dan Bantuan langsung tunai,” tuturnya.
Sementara itu delapan persen anggaran bersumber DAU Pemda wajib alokasi karena rencananya akan difokuskan untuk membiayai insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan.
Baca: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah
Dalam suratnya Tito juga mengizinkan, Pemerintah daerah menggunakan anggaran tidak terduga maupun memanfaatkan dana dari perusahaan dalam rangka mencapai target vaksinasi akhir tahun.
“Sebagai bentuk solidaritas antara pihak swasta dan masyarakat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dukungan pendanaan CSR,” tulisnya. (*/fan)
