Nasional, gemasulawesi – Naskah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) disebut telah dirampungkan pemerintah dan akan disetor ke DPR untuk dibahas.
Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto mengungkapkan hal itu, usai bertemu dengan Wamenkumham Edwar Omar Sharif Hiariej dan wakil DPR Rabu 24 November 2021.
Baca juga: Agenda Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Parimo
Ia mengatakan, menurut prof Eddy naskah revisi telah selesai dan tinggal ditandatangani presiden untuk selanjutnya dikirim ke DPR.
“Selasa, tanggal 30 Desember harusnya sudah masuk,” tutur Damar di Jakarta, Sabtu 27 November.
Komisi I DPR asal fraksi Golkar Christina Aryani dan Anggota komisi III asal Fraksi PKS, Nasir Jamil hadir dalam pertemuan yang digelar secara informal.
Baca juga: DPR: Pemerintah Belum Penuhi Harapan Penanganan Pandemi
Lanjut Damar, revisi terbatas untuk pasal 27 ayat 3, pasal 28 dan 29 telah disepakati pemerintah, ketiga pasal itu dinilai kontroversial dalam RUU.
“Khusus pasal 27 ayat 3, pemerintah telah melanggar asas Lex Certa, atau kejelasan suatu produk hukum, pemerintah, seperti disampaikan Wamenkumham Eddy, menginginkan agar UU ITE dilakukan revisi terbatas,” katanya.
Ia menjelaskan, Prof Eddy menilai pasal 27 ayat 3 multitafsir dan melanggar asas Lex Certa dan itu sangat mengganggu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Eddy maupun pihak Sekretariat Negara terkait naskah RUU ITE yang disebut Damar telah ada di tangan pemerintah.
RUU ITE masuk Prolegnas Prioritas 2021 bersama 36 Randangan Undang-Undang lain, seperti RUU KUHP dan Pemasyarakatan. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar, Kamis (30/9). (**/fan)
Baca juga: SKB Pedoman UU ITE Terbit, Berikut Isinya
