DPR Minta Pemerintah Ansipasi Dampak Covid 19

<p>Foto: Illustrasi Dampak Covid-19.</p>
Foto: Illustrasi Dampak Covid-19.

Berita nasional, gemasulawesi– Merespon hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pemerintah diminta mengantisipasi dampak covid 19 lebih parah.

“Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti kemudian juga mengantisipasi ketidakpastian covid 19 yang mungkin bisa lebih parah. atau Insya Allah membaik, sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani saat hadir secara daring dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 6 Juli 2021.

Pihaknya meminta pemerintah segera menyusun anggaran belanja kementerian atau lembaga yang dinilai lebih efektif dan efisien. Anggaran belanja di waktu mendatang harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

Bahkan, Puan juga meminta seluruh anggota DPR menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat secara maksimal dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah

Dia berharap, penerapan PPKM darurat mampu menekan angka kasus penularan dampak covid 19 di Indonesia.

“Insya Allah dengan PPKM darurat ini Indonesia, khususnya zona merah bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya,” tutur dia.

Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kasus covid 19 akan terus naik. Bahkan, dia menyebut kenaikan bisa mencapai 40 ribu kasus per hari.

Luhut menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia. Dia mengimbau masyarakat terus waspada menghadapi lonjakan kasus dampak covid 19.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

“Angka ini bisa akan terus naik, seperti kemarin 29 ribu. Bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40 ribu ataupun lebih,” kata Luhut dalam jumpa pers daring yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 6 Juli 2021.

Ia menambahkan, pemerintah telah mempersiapkan stok obat-obatan, oksigen, sampai tempat tidur di rumah sakit, guna mengantisipasi lonjakan kasus. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Singapura, China, dan Amerika Serikat untuk menyiapkan langkah antisipasi dampak covid 19. (**)

Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Makanan Saat PPKM

...

Artikel Terkait

wave

PT PLN Bantu Petani Senilai Rp4,84 Miliar Tingkatkan Produktivitas

PT PLN bantu petani senilai Rp 4,84 Miliar melalui PLN Peduli alokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dukung sektor pertanian.

Modus Penipuan Penerimaan Pegawai, ASN di Boyolali Ditangkap Polisi

ASN) di Boyolali, Jawa Tengah, modus penipuan penerimaan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) lewat jalur orang dalam, ditangkap polisi.

Pemerintah Pastikan Tidak Akan Impor Beras Saat PPKM

Pemerintah mengklaim stok beras masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dipastikan tidak akan impor beras saat PPKM terbatas.

Palsu, Vaksin Covid 19 Berisi Air Garam

Pemerintah lokal Mumbai India berhasil mengungkap praktek vaksinasi covid 19 berisi air garam, ribuan orang tertipu disuntik vaksin palsu itu.

Ribuan Anak di Jakarta Terpapar Covid 19

Pemprov DKI menyebut ribuan anak di Jakarta  terpapar covid 19. Terbanyak pada rentang umur 5-18 tahun, terdapat tiga golongan umur anak.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;