Ulama dan Tokoh Agama Dinilai Miliki Peran Penting Tangani Pandemi

<p>Foto: Ulama dan tokoh agama tangani pandemi covid-19.</p>
Foto: Ulama dan tokoh agama tangani pandemi covid-19.

Berita nasional, gemasulawesiMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menilai ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi Covid-19 sedang melanda umat manusia di berbagai belahan dunia.

“Mari kita selamatkan bersama, kita ambil langkah-langkah cepat agar wabah cepat berlalu,” ungkapnya lewat keterangan tertulis, Jumat 16 Juli 2021.

Peran penting ulama dan tokoh agama disampaikan Mahfud MD, karena maraknya hoaks seputar pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: MUI Usulkan Pemberian Bansos untuk Ulama ke Pemerintah

Pihaknya mengapresiasi sejumlah ulama dan tokoh agama memberikan pemahaman lewat video-video pendek di media sosial dan kemudian menjadi viral. Misalnya, Ustad Das’ad Latief dari Makassar dan Tuan Guru Bajang dari NTB.

Video pendek dari ulama dan tokoh agama disebarkan di media sosial seperti itu, dinilai sangat efektif untuk memberi pemahaman kepada umat dan masyarakat.

“Hal-hal seperti itu diharapkan dari lembaga-lembaga keagamaan, dari tokoh agama agar kita lebih mudah menangani pandemi,” kata dia.

Baca juga: Kesbangpol Parimo: Ormas Terdaftar Syarat Terima Bantuan

Tuntunan terkait penanganan pandemi kepada ormas-ormas agama

Sementara itu, guru besar UIN Jakarta Azyumardi Azra meminta pemerintah agar memberi tuntunan jelas soal penanganan pandemi kepada ormas-ormas agama dan majelis-majelis agama.

Peran ormas dan majelis agama sangat penting terutama pada umatnya atau jamaahnya masing-masing.

Hal serupa juga ditegaskan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. MUI meminta regulasi pemerintah soal keagamaan seperti Idul Adha harus jelas.

Baca juga: MUI Parigi Moutong Bolehkan Pelaksanaan Ibadah Bulan

“Jangan sampai ada pernyataan disalah tafsirkan. Niat jernih dan niat tulus dari pemerintah harus sesuai dengan tuntunan agama dan protokol kesehatan, agar tidak ada kesan pemerintah membatasi kebebasan beribadah dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” ujar Mu’ti dalam pertemuan Mahfud Md dengan para ulama ini.

Pertemuan ulama dan tokoh agama secara virtual diinisiasi kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Hadir dalam diskusi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Azyumardi Azra, Das’ad Latif, Gus Muwafiq dan Nyai Badriyah Fayumi. Selain itu ada juga, Cholil Nafis, Yusuf Mansur, Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid, dan Masyitoh Chusnan. (***)

Baca juga: Pilkada Serentak Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

...

Artikel Terkait

wave

3.500 Calon Dokter Belum Bisa Bantu Tangani Pandemi

Berdasarkan catatan IDI, ada sekitar 3.500 mahasiswa calon dokter, telah dinyatakan lulus tetapi belum bisa membantu tangani Covid-19.

Jelang Idul Adha, Omset Penjual Hewan Kurban Masih Sepi

Penjual hewan kurban biasa panen, kini harus gigit jari, jelang hari Raya Idul Adha. Pasalnya, penjualan mereka sepi saat PPKM darurat.

Viral YouTuber Bagi-bagi Uang di Kota Bandung

Viral beredar luas video YouTuber bagi-bagi uang di Kota Bandung, Jawa Barat, untuk warga sekitar saat PPKM darurat berlangsung.

Viral, Info Hoax Perpanjangan PPKM di Jawa Timur

Beredar info hoax perpanjangan PPKM di Jawa Timur. Walaupun belum jelas kebenarannya namun sudah jadi perbincangan warga.

BUMN Bakal Diberikan Tambahan Penyertaan Modal Negara

BUMN mendapatkan penyertaan modal negara senilai Rp33,9 triliun untuk tahun 2021 dan Rp72,449 triliun diusulkan pada RAPBN

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;