PPKM Diperpanjang, Daerah Jawa-Bali Masuk Level 1

<p>Ilustrasi Gambar</p>
Ilustrasi Gambar

Berita Nasional, gemasulawesi – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang wilayah Jawa-Bali masuk berada pada level 1, Pemerintah Indonesia memperpanjang guna menekan lanju Covid-19 di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Selasa 30 Agustus 2022.

“Seluruh wilayah Indonesia, semua kabupaten dan kota sudah memasuki Tahap 1, yang berarti berada di bawah kendali hijau,” ucap Mendagri Tito Karnavian.

PPKM berlaku dari tanggal 30 Agustus sampai diperpanjang hingga 5 September 2022. Selama PPKM satu minggu sebelumnya. Hal ini tertuang dalam Permendagri No. 41 Tahun 2022 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022.

Dirjen Bina Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan, PPKM diperluas untuk menjaga kewaspadaan masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas dan penularan Covid-19 di Indonesia seiring pulihnya perekonomian nasional. Ia juga mengatakan, penetapan Level 1 seluruh wilayah Jawa-Bali didasarkan pada refleksi dan masukan dari para ahli, dengan mempertimbangkan kondisi faktual lapangan.

Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator penularan masyarakat ke indikator adaptasi upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” kata Safrizal.

Baca: Pemerintah Prioritaskan Penuhi Kebutuhan Korban Banjir Torue

Seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari pemerintah, Forkompimda, TNI/Polri maupun pemangku kepentingan lainnya diminta untuk terus bersinergi dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

“Untuk menjaga kondisi pandemi yang saat ini telah semakin membaik,” ucap Safrizal.

Safrizal meminta pimpinan daerah untuk terus mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, tepat sasaran dan terkoordinasi sebagai bentuk pencegahan terhadap varian yang muncul.

Ia menegaskan, oleh karena itu, vaksinasi booster harus lebih digalakkan, demikian pula penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu upaya tracing. (*/Ikh)

Baca: Evaluasi Pemberhentian Penerbangan Makassar-Selayar

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

PKS Beri Sinyal Anies Calon Utama Diusung di Pilpres 2024

beri sinyal dukung pencalonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon utama diusung capres di Pilpres 2024.

Buntut Pembunuhan Sadis di Papua, 6 Prajurit TNI Diamankan

Buntut pembunuhan sadis di Papua, 6 oknum prajurit TNI Angkatan Darat diamankan dalam keterlibatan mereka dalam pembunuhan sadis dua

Soal Video Mesum, Anggota DPRD PKB Pasuruan Dipecat

dilakukan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan Fraksi PKB dengan seorang perempuan di kamar hotel menjadi viral

Ruang Tipikor Polda Sumatera Utara Terbakar

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) membeberkan penyebab kebakaran ruang tipikor di lantai II gedung Direktorat Reserse

Waspada, BMKG Prediksikan Gelombang Tinggi Diperairan

Waspada, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) prediksikan gelombang tinggi di perairan hingga 4 meter di beberapa wilayah pada 24-25

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;