Kemenkes RI Klaim Gagal Ginjal Akut Di Indonesia Sudah Tidak Mengkhawatirkan

<p>Kementerian Kesehatan menyatakan penyakit gagal ginjal akut sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat lantaran kasus menurun drastis (iStockphoto)</p>
Kementerian Kesehatan menyatakan penyakit gagal ginjal akut sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat lantaran kasus menurun drastis (iStockphoto)

Berita Nasional, Gemasulawesi – Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penyakit gagal ginjal akut telah mengalami tren penurunan tajam dalam dua minggu terakhir.

“Dan kami ingin menginformasikan bahwa kasus baru telah menunjukkan penurunan yang sangat tajam dalam dua minggu terakhir, tidak mengkhawatir kita lagi,” ujar Juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam konferensi pers yang disiarkan online pada Kamis (10/11).

Syahril mengatakan bahwa tidak ada kasus lebih lanjut dalam seminggu terakhir.
“Tidak ada penambahan kasus dalam 6-7 hari terakhir. Dan hanya satu kematian tambahan, ya. Dan saat ini 21 pasien masih dirawat. Jadi semakin menurun karena ada yang sembuh gitu ya,” jelasnya.

Ini adalah hasil dari serangkaian upaya bersama oleh berbagai pihak. Upaya tersebut mulai dari pelarangan penggunaan obat sirup hingga melakukan pemeriksaan bahan berbahaya obat tersebut.

Baca: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kekurangan Dana, Terjadi Pembengkakan Dana

Sementara itu, pada kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), Tim Pencari Fakta (TPF) mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan untuk bertanggung jawab atas hasil kasus GGAPA di Indonesia.

“BPKN bersama tim pencari fakta akan terus mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah dalam hal ini tentunya BPOM dan Kementerian Kesehatan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, negara harus hadir,” kata Ketua TPF Muhammad Mufti Mubarok, Rabu (9/11) di Gedung BPKN RI Menteng, Jakarta Pusat.

Mufti mendesak pemerintah mengusut tuntas penyebab pasti penyakit yang terutama menyerang usia balita di Indonesia.

Baca: Jokowi Perintahkan Panglima TNI untuk Proses Hukum Kasus Mutilasi Di Mimika

Diketahui, TPF terdiri dari sembilan orang yang tergabung dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akademisi atau epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), jurnalis, dan Baintelkam Polri.

Menurut data Kementerian Kesehatan per 6 November, terdapat 324 kasus GGAPA di Indonesia. Dari ratusan kasus tersebut, 195 dinyatakan meninggal. Hasil kasus teridentifikasi di 28 provinsi di Indonesia.(*/GSA)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Seniman Agan Harahap Rekayasa Foto Putri Candrawati dan Kuat Ma’ruf

Agan Harahap seorang seniman mengunggah foto rekayasa ke akun Instagramnya, yaitu foto Putri Chandrawati dan Kuat Ma’ruf

Kebakaran PT GG Kediri, Manajemen Enggan Beritahu Penyebab

Kebakaran pabrik rokok terbesar di Indonesia PT GG (Gudang Garam) di Kediri Jawa Timur, pada Selasa 8 November 2022 dini hari, pihak manajemen

Keluarga Brigadir J Tegaskan Tidak Ada Perselingkuhan Antara Putri Candrawati dan Almarhum

Kabar tentang identitas anak keempat Putri Candrawati sempat dipertanyakan , keluarga Brigadir J tegaskan tidak ada perselingkuhan

Peristiwa Langka Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Hari Ini

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin, gerhana bulan total bisa disaksikan di Indonesia hari ini

Kebakaran Balai Kota Bandung Jadi Tontonan, Ridwan Kamil Sebut Indonesia Negeri Wakanda

Gedung Balai Kota Bandung Jl Wastukencana, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Timur terbakar, Senin 7 November 2022 pagi tadi

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;