Jakarta, gemasulawesi.com– Pemerintah rencananya akan pangkas gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya atau THR PNS.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangan hal itu di tengah pandemik virus corona (Covid-19),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam paparannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Dikutip dari Kompas, Senin 6 April 2020.
Ia mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 itu terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Sehingga, pemerintah akan mengkaji untuk pangkas gaji ke 13 dan THR PNS.
Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.
Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
“Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat,” tuturnya dalam video conference di Jakarta.
Baca juga: Update Corona Sulawesi Tengah 06 April 2020, 262 ODP Baru
Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.
Akibat pandemik virus corona, lanjut Sri Mulyani, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.
Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.
“Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun.
Hal itu menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
“Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja,” tutupnya.
Baca juga: Miliki Riwayat Perjalanan ke Gowa, Satu Orang di Parigi Moutong Masuk PDP
Baca juga: Dua Pasien Positif Corona Kota Palu Menunggu Hasil SWAB Ketiga
Sumber: Kompas
