Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, gandeng Pengadilan Agama dan Kementerian Agama (Kemenag) tekan pernikahan dini anak dibawah umur.
Kerjasama tekan pernikahan dini anak dibawah umur dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pengadilan Agama dan Kemenag disaksikan langsung Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai.
“Marilah kita cegah pernikahan dini anak dibawah umur. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa,” ungkap Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, di ruang Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa 23 Maret 2021.
Menurutnya, sosialisasi tekan pernikahan dini anak dibawah umur nantinya harus didukung dengan peran para orang tua. Untuk lebih memperketat pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Baca juga: Tingkat Pernikahan Usia Dini di Sulteng Tinggi
Menurutnya, peran dari orang tua untuk cegah pernikahan dini anak dibawah umur itu sangat penting, selain sosialisasi yang dilakukan Pemerintah.
“Saya harap setelah MoU ini harus dibarengi dengan komitmen bersama untuk bersama-sama mencegah pernikahan anak usia dini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Parigi Moutong, Yusnaeni mengatakan, sebagai upaya tekan pernikahan dini anak dibawah umur. Pihaknya saat ini telah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan.
“2020, kami telah mensosialisasikan di lima Kecamatan. Sedangkan 2021, ada sekitar delapan kecamatan,” sebutnya.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati menekankan, usia anak untuk menikah itu harus sudah berumur 19 tahun.
Kemudian, salah satu syarat bisa dinikahkan kalau ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Namun, dispensasi yang akan dikeluarkan juga harus ada rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Parigi Moutong.
“Rekomendasi yang dikeluarkan itu hanya dalam keadaan mendesak saja. Misalnya, hamil diluar nikah,” katanya.
Selain itu, P2TP2A juga menerima pengaduan calon suami istri yang tidak memenuhi persyaratan usia nikah. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan atau konseling.
Dalam melakukan pendampingan atau konseling, petugas P2TP2A dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang tua atau wali calon suami atau sebaliknya.
Untuk proses pemeriksaan, petugas P2TP2A juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua atau wali calon suami atau sebaliknya.
“Ini dilakukan, untuk menggali informasi tentang kondisi psikolog anak, kondisi sosiologi dan budaya. Kondisi berkelanjutan pendidikan anak, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi orang tua, persetujuan anak untuk dikawinkan serta tidak ada unsur paksaan psikis, seksual atau ekonomi,” tutupnya.
Baca juga: Polisi Banggai Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur
Laporan: Aldi
