Pemuda Ini Dipaksa Minta Maaf Usai Kritik Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

<p>(foto/intagram/@negerikulucu)</p>
(foto/intagram/@negerikulucu)

Politik, gemasulawesi – Seorang pemuda mengaku sudah dipaksa melakukan permintaan maaf saat bertemu dengan DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Papdesi).

Sebelumnya Ia sempat viral karena membuat sebuah video konten pendek yang mengkritik tindakan unjuk rasa kepala desa yang minta perpanjangan masa jabatan.

Dalam video berdurasi 1 menit tersebut pemuda ini mengatakan bahwa masa jabatan 9 tahun terlalu lama untuk seorang kepala desa.

Baca: Minim, Jumlah Auditor di Parigi Moutong

“Katanya ini tuntutan rakyat, rakyat yang mana? Saya sudah keliling-keliling menanyakan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu tidak ada,” ungkapnya.

Hal ini lantaran beberapa waktu lalu, Banyak Kepala Desa yang melakukan unjuk rasa untuk perpanjangan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

Sontak setelah video menjadi viral, Apip kemudian dipanggil oleh DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa (Papdesi) di wilayah Bengkulu Selatan.

Baca: DPR Kembali Kritik Pemerintah Soal TKA China

Disana ia dipaksa untuk meminta maaf atas tindakannya mengkritik demo perpanjangan jabatan Kepala Desa.

Apip mengatakan ketika melakukan pertemuan DPD Papdesi Bengkulu Selatan tersebut ia seorang diri dan tentu tidak ada yang berusaha membelanya.

Hal itu berujung pada dirinya yang merasa dipojokan oleh semua orang di acara DPD Papdesi.

Baca: Polda Sulawesi Tengah Dikritik Warga Saat Sesi Jumat Curhat

“Saya datang sendiri tanpa ada yang membela. Selain itu, saya cuma rakyat biasa yang ingin menyampaikan aspirasi kok,” kata Apip pada 31 Januari.

Dalam pertemuan tersebut, Apip menjelaskan bahwa ia telah meminta maaf namun ditolak oleh para kades.

Hal itu lantaran para kades menilai permintaan maaf Apip tidak sempurna. Pada Akhirnya ia disuruh untuk membaca teks permintaan maaf yang sebelumnya telah disiapkan DPD Papdesi di wilayah Bengkulu Selatan.

Baca: Polisi Bentuk Tim Penanganan Kasus Kejahatan Pandemi Covid19

“Disana saya sudah menyampaikan permohonan maaf. Tapi malah ditolak, dan dipaksa untuk membacakan teks permohonan maaf sesuai keinginan mereka. Selain itu disana saya dikelilingi oleh banyak kades,” tambah Apip. (*/Desi)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Alasan Khusus Ridwan Kamil Gabung ke Partai Golkar

Politik, gemasulawesi &#8211; Ridwan Kamil mengumumkan dirinya resmi bergabung dengan Partai Golkar menjelang Pemilu di tahun 2024 mendatang. Ternyata Ridwan Kamil mempunyai alasan lain dibalik bergabungnya ia ke Partai Golkar selain politik. Ada satu alasan yang meggelitik Gubernur Jawa Barat itu sampai mau bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Baca: Kemana Arah Dukungan Golkar [&hellip;]

Rian Fahardhi Mengkritik dalam Konten

Politik, gemasulawesi &#8211; Rian Fahardhi adalah seorang Mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rian aktif sebagai salah satu konten kreator muda yang  penuh talenta. Rian sering mengangkat topik politik, budaya, hukum, lingkungan, ekonomi, dan berbagai sisi kehidupan. Dia cukup jeli dan kritis dalam melihat kasus-kasus viral yang terjadi. Dia mengagumi sosok Najwa Shihab (Mba Nana) [&hellip;]

Umumkan Tiga Capres Lebih Cepat, Nasdem Mendukung Sepenuh Hati

Umumkan tiga capres lebih cepat, Umumkan Tiga Capres Lebih Cepat, Nasdem Mendukung Sepenuh Hati, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat

Sukseskan Pilpres 2024, Gerindra-PKB Sepakat Berkoalisi

Sukseskan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, Gerindra-PKB sepakat berkoalisi sukseskan pilpres 2024, mereka juga membuka pintu kerja

Prabowo Subianto Maju Capres 2024, Partai Gerindra Siapkan Deklarasi

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, pihaknya kembali mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;