DPR Kembali Kritik Pemerintah Soal TKA China

<p>Foto: TKA China berdatangan ke Indonesia.</p>
Foto: TKA China berdatangan ke Indonesia.

Berita nasional, gemasulawesi– DPR kembali kritik pemerintah terkait masuknya puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal China ke Indonesia, ditengah kondisi darurat lonjakan kasus covid 19 saat ini.

“Tanggal 3 Juni kemarin masih terjadi kehadiran puluhan TKA China ke Indonesia. Saya kira kita dalam hal ini pemerintah tidak punya sense of crisis, sama sekali tidak punya sensitivitas terhadap suasana kebatinan masyarakat yang berada dalam kondisi darurat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, yang disiarkan YouTube DPR RI, Senin 5 Juli 2021.

Dia mengaku heran mengapa masuknya TKA China ke Indonesia tidak dapat ditunda terlebih dahulu.

Padahal, pemerintah berjanji memberi perhatian soal TKA China masuk ke Indonesia.

“Apa tidak mungkin bisa ditunda barang sedetik? Sebab itu sudah berulang-ulang kita sampaikan dalam rapat dan pemerintah akan memberikan perhatian khusus, tapi nyatanya sampai hari ini, tapi tenaga-tenaga asing itu berdatangan,” ujarnya.

Baca juga: Demo Tolak TKA di Kendari Sulawesi Tenggara Berakhir Ricuh

Bahkan, dirinya mengaku penasaran dengan alasan di balik masuknya TKA China ke Indonesia.

Bahkan menimbulkan pertanyaan, mengapa masuknya TKA itu tidak menunggu kondisi Corona cukup kondusif terlebih dahulu.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

“Sebenarnya ada persoalan apa ini? Kok seperti tidak ada waktu hari esok untuk menunda TKA dalam suasana lebih kondusif,” imbuhnya.

Sebelum DPR kritik pemerintah, sebanyak 20 TKA asal China masuk ke wilayah Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Januari kemarin.

Imigrasi Kelas I Makassar menyebut para TKA itu masih mendapatkan izin tinggal uji coba menunggu hasil pemeriksaan Disnakertrans Sulsel.

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

“Mereka saat ini masih mendapatkan izin tinggal uji coba menunggu hasil pemeriksaan dari Disnakertrans Sulsel. Saat ini para TKA itu telah berada di Bantaeng,” kata Kepala Kelas I Makassar, Agus Winarto, di kantornya, Makassar, Senin 5 juli 2021.

Dia mengatakan visa yang digunakan puluhan TKA itu masuk ke Indonesia adalah visa dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Baca juga: Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini

Mereka masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 25 Juni 2021 sebelum PPKM Jawa-Bali pada 3 Juli 2021 diberlakukan.

“Masih calon tenaga kerja asing yang bekerja di salah satu proyek strategis nasional yang dijalankan PT Huady Nickel Alloy. Kami meyakini bahwa TKA tersebut telah melalui prosedur kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini

...

Artikel Terkait

wave

Viral Chat Cabul kepada Penerima Vaksin di Boyolali

Viral chat cabul terungkap dari foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Oknum mengaku sebagai petugas Puskesmas di Boyolali

Kemenkes Putuskan Disdik dan Sekolah Laksanakan Vaksinasi Anak

Berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi anak akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan sekolah.

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun Saat PPKM

Penerapan PPKM berlangsung lama, patut diwaspadai karena diperkirakan akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Presiden Instruksikan Segera Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program Bansos selama PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021.

Guru hingga Siswa Dapat Bantuan Internet PPKM Darurat

Guru hingga siswa dapat bantuan internet PPKM Darurat berlangsung mulai 3-20 Juli 2021, diberikan kepada 27,67 juta orang.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;