Indonesia Beresiko Tinggi Terhadap Kejahatan Siber

<p>Ket: ilustrasi/pikiranrakyat.com</p>
Ket: ilustrasi/pikiranrakyat.com

Hukum, gemasulawesi- Survey Cybersecurity Exposure Index (ICE) menyebutkan Indonesia termasuk negara beresiko tinggi terhadap kejahatan siber. Hal itu diungkapkan, Head of Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono dalam sebuah acara diskusi di Jakarta 9 November 2021.

Baca juga: Strategi Bela Negara Siapkan Generasi Berkualitas di Era Society 5.0

“Hasil survei Cybersecurity Indeks, kalau kita lihat Indonesia sendiri termasuk negara berisiko tinggi terhadap kejahatan siber secara global,” ungkapnya.

Teguh menyampaikan, survei tersebut melaporkan indeks kejahatan siber di Indonesia saat ini mencapai 0,62. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata global yang berkisar 0,54. Artinya Indonesia di atas rata-rata. Sehingga, kejahatan siber memang berisiko tinggi di Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: Polisi Periksa Belasan Saksi Kasus Kejahatan Pandemi di Parigi Moutong

Untuk itu, pihaknya mendesak temuan survei ini menjadi catatan khusus bagi pihak perbankan di Tanah Air untuk terus memperkuat keamanan siber (cyber security).

“Jadi, ini merupakan catatan buat perbankan itu sendiri untuk meningkatkan keamanan cyber security,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan, OJK berkomitmen memitigasi risiko siber atau cyber risk di sektor jasa keuangan sebagai dampak dari transformasi digital.

Baca juga: BSSN Buat Program Paman Kami bagi Pelaku UMKM

“Terkait dengan digitalisasi di sektor keuangan, OJK akan proaktif mengambil kebijakan untuk memitigasi risiko yang muncul dari transformasi digital tersebut. Di antaranya yang menjadi fokus cyber risk,” ujarnya dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 yang dihadiri Jokowi, Senin 11 Oktober.

Wimboh membocorkan sejumlah strategi regulator dalam menghadapi cyber risk atau risiko cyber di sektor jasa keuangan. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi bersama lembaga penegak hukum terkait untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen.

“Risiko keamanan data pribadi dan risiko cybersecurity menjadi fokus utama OJK melalui koordinasi dengan seluruh penegak hukum, apabila terdapat penyalahgunaan atau praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya.

Selain itu, OJK juga terus berupaya meningkatkan indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan digital. Hal ini untuk mengatasi tantangan kesenjangan pemahaman dan tingkat awareness masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan digital. (**)

Baca juga: Disita, Obat Terapi Covid19 dan Tabung Oksigen Hasil Kasus Kejahatan Medis

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Marak Pinjol Ilegal, Rachmat Gobel Prihatin

Pinjol membuat prihatin Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dan dinilai keberadaan pinjol hanya menyusahkan masyarakat kecil.

Ini Respon Luhut Terkait Tudingan Bisnis Tes PCR

Luhut Binsar Pandjaitan merespon tudingan bisnis penyediaan alat tes Covid-19, seperti tes polymerase chain reaction (PCR) dan antigen.

Negara akan Lelang Aset Tanah 124 Hektare Milik Tommy Soeharto

Negara bakal melelang aset tanah seluas 124 hektare PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto yang telah disita.

Satgas BLBI Sita 124 Hektare Tanah Milik Tommy Soeharto di Karawang Jawa Barat

Satgas BLBI sita aset milik anak bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, berupa tanah seluas 124 hektare

Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Periksa Dosen Udayana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dosen udayana untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana intensif daerah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;