Nasional, gemasulawesi- Maraknya pinjaman online (Pinjol) ilegal membuat prihatin Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dan dinilai keberadaan pinjol hanya menyusahkan masyarakat kecil.
Ia mengatakan, negara harus hadir untuk mengatasi persoalan keberadaan pinjol dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani dan koperasi.
“Maraknya pinjol karena kebutuhan rakyat kecil akan uang cepat sangat besar. Apalagi masa pandemi usaha tidak ada yang lancar. Negara harus hadir melalui PNM dan koperasi,” terangnya dikutip dari antara Sabut 6 November 2021.
Diakuinya, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal.
Sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini ada 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup. Namun sebagian server pinjol ilegal ini berada di luar negeri dan bisa dengan mudah muncul lagi dengan nama yang berbeda. Karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga menindak pengelolanya secara pidana.
“Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan,” ujar Rachmat Gobel.
Namun, menurut dia, selain tindakan represif juga harus ada tindakan kuratif. “Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,” kata mantan Menteri Perdagangan itu.
Berdasarkan data Bank Indonesia, lanjut Rachmat Gobel, outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun.
“Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” katanya.
Dia menilai secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.
“Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,’ kata Rachmat Gobel. (**)
Baca juga: Polisi Selidiki Aliran Dana Pinjol Ilegal Libatkan WN China di Kalsel
