Berita parigi moutong, gemasulawesi– Insentif hilang, puluhan Kader Posyandu serta RT/RW dari lima Kelurahan di Kecamatan Parigi, mengadu ke DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Kader Posyandu dan RT/RW, mereka perpanjangan tangan dari pemerintah. Paling terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat tingkat bawah,” ungkap Ketua Aliansi RT/RW dan Kader Posyandu, Parigi Moutong, Ambran Soda, saat ditemui Senin 12 April 2021.
Ia menuturkan, RT/RW mengurusi segalanya mulai dari urusan perselingkuhan, perkelahian hingga kasus Narkoba.
Menurut dia, seharusnya insentif itu hak RT/RW, serta menjadi prioritas pemerintah daerah dalam hal penganggaran. Insentif yang diterima setiap bulannya itu hanya sebesar Rp 150 ribu. Dan ini dianggap tidak layak lagi diberikan.
Sangat disayangkan insentif kader Posyandu hilang. Apalagi tugas dan tanggung jawab mereka sangat besar.
“Pemerintah seharusnya bisa melihat daerah lain, insentif mereka jauh lebih layak dibandingkan kami di Parigi Moutong. Jangan hanya beralasan karena APBD kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Parigi Nur Srikandi Puja Passau, mengatakan, pihaknya tidak dapat menganggarkan insentif RT/RW dan Kader Posyandu, karena tidak memiliki anggaran.
Sebenarnya, dalam nomenklatur program kegiatan kelurahan pihaknya tetap menganggarkan. Namun, karena tidak tersedia nominalnya. Sehingga, tidak dapat terinput saat proses penganggaran.
Dijelaskannya, pagu anggaran diberikan tim TAPD untuk Kecamatan Parigi, hanya dapat membiayai pengeluaran rutin. Seperti, gaji aparat, ATK, biaya listrik dan pembayaran WiFi bulanan.
“Pagu anggaran yang diberikan tidak cukup, makanya tidak dapat dialokasikan insetif itu,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I, DPRD Parigi Moutong, Sukiman Tahir mengungkapkan, karena telah ditetapkan, jika berbicara teknis secara otomatis membutuhkan proses.
Kemudian kata dia, ini menjadi tugas kami untuk membahasnya bersama tim TAPD. Sehingga,nantinya bisa diperjuangkan untuk dianggarkan pada APBD perubahan.
“Pagu anggaran yang masuk di Kelurahan terjadi pengurangan setelah rekofusing anggaran. Kemudian, ketika melakukan skala prioritas, ternyata honor RT/RW yang seharusnya tidak boleh hilang, tidak dianggarkan,” katanya.
Pihaknya memastikan akan mengawal proses penganggaran insentif RT/RW dan Kader Posyandu ini hingga selesai.
Ia menilai Pihaknya persoalan ini terjadi karena sebuah kelalaian, sebab keterlibatan informasi yang diterimanya.
Baca juga: Anggaran Corona Parigi Moutong, DPRD: Mana Realisasinya
Laporan: Aldi
