Gemasulawesi- Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pihak berwenang untuk mengkaji sidang online di masa pandemi covid19, karena untuk melihat tingkat efektivitasnya.
“Sejauh mana itu dapat dipertahankan sebagai instrumen proses penyelesaian perkara di pengadilan,” ungkap Burhanuddin dalam keterangan pers disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis 2 September 2021 di Jakarta.
Hal itu disampaikan Burhanuddin sewaktu membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta, Rabu 1 September 2021.
Baca juga: Mahkamah Agung Tolak Kasasi Vonis Djoko Tjandra
Burhanuddin menyebut sidang online perlu dikaji lebih jauh apakah akan terus dipertahankan sebagai instrumen penyelesaian perkara di pengadilan.
Burhanuddin menerangkan evaluasi sidang online ini untuk menentukan persidangan selama wabah corona.
Yang perlu dievaluasi, kata Burhanuddin, meliputi apakah sidang online akan diberlakukan dalam keadaan darurat saja atau dapat mengganti sidang konvensional secara permanen.
“Atau sidang online tetap diberlakukan berjalan berdampingan dengan sidang konvensional sebagai pilihan proses penyelesaian perkara di pengadilan,” ujarnya.
Sekarang ini, persidangan demi persidangan digelar secara online selama pandemi covid19.
Ternyata dalam pelaksanaannya, Burhanuddin pernah mengungkapkan unek-unek kepada anggota dewan agar ada terobosan sehingga sidang virtual lebih efektif.
Unek-unek itu disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja, di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 2020 lalu.
Agenda rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung ini salah satunya mendalami penanganan kasus ditangani Kejaksaan Agung. Komisi III memfokuskan terhadap kasus-kasus berkaitan dengan sekuritas dan investasi.
Burhanuddin mengungkapkan sidang digelar secara online kurang efektif untuk tahap pembuktian.
“Memang ada sedikit kendala. Tapi insya Allah, ke depan mungkin ada perbaikan-perbaikan. Mungkin kami ke depan insya Allah lagi kita bisa lagi persidangan, karena akan lebih efektif sebenarnya kalau sidang langsung dalam hal pembuktian. Ini sedikit kurang efektif dalam hal pembuktian kalau menggunakan online,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin berharap ada terobosan positif mengenai penyelenggaraan sidang di tengah kondisi darurat. Terobosan itu, menurutnya, perlu dituangkan dalam KUHAP.
Baca juga: Kejagung Sebut Pengelolaan Dana Investasi PT Asabri Tidak Profesional
Mahkamah Agung melegalkan sidang pidana dengan telekonferensi
Mahkamah Agung melegalkan sidang pidana dengan telekonferensi. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona di masyarakat. Sikap MA ini juga menyelesaikan soal legalitas sidang pidana dengan telekonferensi.
“Selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, 2020 lalu.
Imbauan itu juga dituangkan dalam surat Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kejaksaan dan Ditjen Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM setempat.
“Hal ini sebagai tindak lanjut Memorandum Nomor 72/DJU/PS.003/3/2020 tanggal 26 Maret 2020,” ujar Andi Samsan Nganro. (****)
