Mahkamah Agung Tolak Kasasi Vonis Djoko Tjandra

<p>Foto: Kasasi vonis Djoko Tjandra.</p>
Foto: Kasasi vonis Djoko Tjandra.

Berita nasional, gemasulawesiMahkamah Agung (MA) menolak Kasasi vonis 2,5 tahun Djoko Tjandra pada kasus surat palsu.

“Menolak kasasi jaksa penuntut umum dan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan Bin Tjandra Kusuma,” demikian lansir website MA, Minggu 4 Juli 2021.

Duduk sebagai ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Hidayat Manao dan Soesilo. Dengan ditolaknya kasasi vonis jaksa dan Djoko Tjandra, maka putusan PN Jaktim di kasus itu menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berikut daftar hukuman mereka:

  1. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cassie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
  2. Jaksa Pinangki, awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara.
  3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
  4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
  5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
  6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.
  7. Pengacara Anita Kolopaking dihukum 2,5 tahun penjara

Baca juga: Polisi Tangkap Pemalsu Uang di Kota Palu

Diketahui, Djoko Tjandra di kasus itu menjadi buronan mengurus surat palsu agar bisa ke Indonesia supaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Awal kasus saat patgulipat makelar kasus (markus) itu terbongkar pada 2020 lalu. Djoko yang berstatus sebagai buronan bisa melenggang ke Jakarta, membuat e-KTP dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu pengacara Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Baca juga: Banjir Kiriman Rendam 100 Rumah di Kota Palu, Sulawesi Tengah

Belakangan juga terungkap Djoko mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi membelitnya. Di kasus ini, melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya.

Nah, untuk memuluskan aksinya di atas, Djoko menyuap aparat agar namanya di Red Notice hilang.

Baca juga: Kartu KUSUKA Hambat Asuransi Nelayan Parigi Moutong

Pihak disuap yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Serag markus juga ikut terseret yaitu Tommy Sumardi.

Mereka akhirnya diadili secara terpisah. Khusus untuk Djoko Tjandra di kasus surat palsu dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarat Timur (PN Jaktim) pada 22 Desember 2020. Vonis itu dikuatkan di tingkat banding pada Mei 2021. (**)

Baca juga: Kelangkaan Oksigen Penyebab Meninggalnya Pasien Covid 19 di Yogyakarta

...

Artikel Terkait

wave

Vivo Patenkan Desain Ponsel Fitur Kamera Terbang Ala Drone

Brand ponsel Vivo patenkan desain ponsel dengan fitur kamera terbang ala drone, didaftarkan ke World Intellectual Property Organization

Berikut Syarat Vaksinasi Covid 19 untuk Anak 12-17 Tahun

Pemerintah menganggap vaksinasi merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19, khususnya untuk anak 12-17 tahun.

PPKM Darurat, Pemerintah Perpanjang Diskon Tarif Listrik PLN

Pemerintah perpanjang diskon tarif listrik PLN untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, akibat pemberlakuan PPKM Darurat.

33 Pasien Meninggal karena Krisis Stok Oksigen di Yogyakarta

Sebanyak 33 pasien meninggal akibat krisis stok oksigen di Yogyakarta. Kejadian itu terjadi di RSUD Dr Sardjito, walaupun sudah tersuplai.

Durasi Video Tik Tok Bertambah Jadi Tiga Menit

Tik Tok sebelumnya menetapkan batas waktu satu menit dalam pembuatan konten video, kini berganti durasi lebih panjang hingga tiga menit.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;