Berita Parigi moutong, gemasulawesi – Akibat kesalahan data jumlah dokter dan bidan PTT dalam SK yang diterbitkan oleh BKPSDM Parigi moutong, akibatkan pembayaran jasa medis tertunda.
Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Parigi moutong, Elen Nelwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di ruang rapat DPRD Senin, 4 juli 2022, terkait persoalan belum dibayarkannya jasa medis di Parigi moutong.
“BKPSDM memberikan data sejumlah 130 orang itu tertuang dalam SK PTT, sementara seharusnya jumlah penerima 137 orang. Saat ini kita sedang dan telah melakukan revisi agar bisa sinkron,” terangnya.
Terkait selisih jumlah tersebut kata Elen, pihaknya telah berkonsultasi kepada Inspektorat dan DPKAD untuk melakukan perbaikan.
Dalam RDP tersebut kepala DPKAD Parigi moutong, Yusrin mengatakan, gaji dokter dan bidan PTT ada dalam anggaran APBD. Namun kata dia, akibat terjadi selisih pada jumlah orang dalam SK akhirnya terjadi persoalan dalam hal angka.
Baca: RDP DPRD dan Dinkes Bahas BPJS Kesehatan
“Anggaran untuk tenaga medis itu tersedia di APBD, namun ada beberapa kendala yang perlu disinkronkan oleh pihak Dinkes khususnya persoalan data dan angka,” jelasnya dalam RDP persoalan pemenuhan hak tenaga medis.
Akibat itu kata Yusrin, Dinas kesehatan lambat dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) bagi bidan PTT, dokter kontrak dan dokter PNS.
Dalam RDP di ruang rapat Paripurna DPRD Parimo tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong Elen Nelwan, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Parimo Adrudin Nur, Kepala BPKAD Parimo Yusrin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parimo, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan masing masing Perwakilian Bidan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Parimo. (*/Fan)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
Baca: Ini Petisi Tuntutan Guru dan Pegawai Tidak Tetap Sulbar
