Internasional, gemasulawesi – Sekelompok perempuan Afghanistan dan Iran terkemuka mendukung kampanye yang menyerukan agar apartheid gender diakui sebagai kejahatan dibawah hukum internasional.
Kampanye tersebut, yang diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional, mencerminkan keyakinan bahwa undang-undang saat ini yang mencakup diskriminasi terhadap perempuan tidak menangkap sifat sistematis dari kebijakan yang diberlakukan di Afghanistan dan Iran untuk menurunkan status perempuan dalam masyarakat.
“Sangat penting untuk memahami bahwa apartheid gender saat ini hanya memiliki kekuatan sebagai istilah deskriptif,” kata Gissou Nia, salah satu pengacara hak asasi manusia yang mendukung kampanye tersebut.
Baca : UN Women Menyatakan Sulitnya Implimentasi Kesetaraan Gender di Seluruh Dunia
Penandatangan surat terbuka itu termasuk peraih hadiah Nobel perdamaian Iran Shirin Ebadi yang merupakan wakil ketua perempuan pertama parlemen Afghanistan, Fawzia Koofi seorang komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, Benafsha Yaqoobi serta banyak aktivis yang masih memperjuangkan hak-hak mereka di Afghanistan dan Iran.
Meskipun ada kejahatan apartheid dalam hukum internasional, itu hanya berlaku untuk kelompok rasial, bukan gender.
“Di bawah hukum internasional, kejahatan apartheid hanya berlaku untuk hierarki rasial, bukan hierarki berdasarkan gender,” kata Gissou Nia.
Baca : 70 Desa dan Ratusan Rumah Mengalami Kerusakan Akibat Gempa di Iran
Kata apartheid berasal dari kata Afrikaans yang berarti terpisah dan pertama kali digunakan untuk menggambarkan perlakuan terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan di bawah pemerintahan minoritas kulit putih dari tahun 1948 hingga awal 1990-an.
Para penulis surat terbuka, termasuk pengacara internasional, berpendapat bahwa definisi hukum apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1973 dan didukung oleh Statuta Roma 1998, tidak sesuai dengan kasus Afghanistan dan Iran, bahkan jika istilah deskriptif melakukannya.
“Kampanye ini akan berusaha memperluas seperangkat alat moral, politik, dan hukum yang tersedia untuk memobilisasi tindakan internasional melawan dan pada akhirnya mengakhiri sistem apartheid gender,” kata Gissou Nia.
Baca : Indonesia Pantau Perkembangan Afghanistan dari Islamabad
Surat itu berpendapat bahwa di bawah Taliban, perempuan di Afghanistan dilarang dari pendidikan, pekerjaan di LSM dan di pemerintahan, dan dari melakukan perjalanan jarak jauh tanpa wali laki-laki, sambil harus mematuhi aturan berpakaian yang parah. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
