Gemasulawesi- Kemendagri minta Pemda tingkatkan PAD diatas 15 persen. Tujuannya untuk menunjang kebutuhan belanja daerahnya.
“Rata-rata sumbangan PAD saat ini hanya 15 persen dari total APBD-nya. Kemudian, soal pioritas belanja harus diatur, seperti pada situasi pandemi saat ini,” ungkap Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, di acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis 26 Agustus 2021.
Dia mengatakan, semestinya Pemda tingkatkan PAD untuk menunjang berbagai kebutuhan belanja ke depan agar tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Baca juga: Pemda Optimis Capai Target PAD Parigi Moutong 2021
Caranya, dengan memetakan apa saja sektor industri potensial penghasil PAD di masing-masing daerah.
“Cari keunggulannya, apakah lewat pertanian, perikanan, dan lainnya? Setelah itu buat program unggulan,” imbuh dia.
Pihaknya mencatat rata-rata sumbangan PAD hanya 15 persen dari total APBD. Sedang sisanya berupa dana transfer dari pemerintah pusat melalui berbagai program, misalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.
“Dari 508 kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, kalau pendapatan APBD Rp1 triliun, sumbangan PAD cuma Rp150 miliar, sisanya transfer,” ujarnya.
Sementara rata-rata sumbangan PAD terhadap APBD di tingkat provinsi sebesar 37,5 persen.
Kemendagri mencatat sumbangan PAD tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta mencapai 71,88 persen, Kalimantan Selatan 65,77 persen, Banten 62,29 persen, Jawa Barat 60,44 persen, dan Kalimantan Timur 56,27 persen.
Sedangkan, terendah ada di Provinsi Papua Barat 6,15 persen, Papua 11,96 persen, Maluku 16,03 persen, Aceh 16,93 persen, dan Sulawesi Barat 18,87 persen.
Dia mencontohkan, APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp13,74 triliun pada tahun ini. Dari total anggaran itu, sebanyak Rp3,39 triliun penerimaannya adalah transfer dana dari pemerintah pusat untuk program BOS.
“Itu dana BOS saja Rp3,3 triliun, itu sebenarnya bukan PAD, masuk APBD hanya untuk numpang dicatat saja, tapi setelah itu dana langsung masuk ke rekening sekolah. Nanti kalau itu sudah tidak dicatat jadi APBD, akan berkurang dari pos pendapatan dan belanja APBD ke depan,” jelasnya.
Baca juga: Optimalisasi PAD, Dishub Uji Petik Parkir di Desa Toboli
Pemda juga perlu mengatur prioritas belanja daerah
Kemudian kata dia, Pemda juga perlu mengatur prioritas belanja. Misalnya, pada saat pandemi covid19 saat ini, maka belanja perlindungan sosial dan kesehatan menjadi prioritas.
Menurut dia, tidak kalah penting adalah belanja sesuai standar telah dibuat. Dimana standar ini sejatinya sudah dirumuskan Kemendagri dan telah dikomunikasikan ke daerah.
“Tadinya dari Sabang-Merauke, itu standarnya beda-beda, misal untuk perjalanan dinas ada yang Rp1 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, tetapi sekarang sudah ada standarnya, nomenklaturnya, dan pakai aplikasi, jadi harus disesuaikan saat belanja,” tutupnya. (***)
