Kemendagri Minta PKK Berperan Sosialisasi Penerapan Prokes

<p>Foto: Mendagri Tito Karnavian.<br />
Kemendagri Minta PKK Berperan Mensosialisasikan Penerapan Prokes.</p>
Foto: Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri Minta PKK Berperan Mensosialisasikan Penerapan Prokes.

Gemasulawesi- Sebagai mesin menggerakkan program pemerintah hingga ke hilir, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK diminta memainkan peran strategis untuk terus mensosialisasikan penerapan Protokol kesehatan (Prokes), terutama penggunaan masker.

“Tolong kita konsisten, sehingga ibu-ibu yang masuk sampai ke keluarga ini, kita harapkan terus menggerakkan, mensosialisasikan, mengkampanyekan, bila perlu membagikan masker,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta Pusat, Selasa 26 Oktober 2021.

Dia mewanti-wanti, jangan sampai, terkendalinya pandemi membuat masyarakat semakin abai dalam menggunakan masker.

Baca juga: Parigi Moutong Salah Satu Daerah Guru Penggerak Percontohan di Sulteng  

Terkait penerapan Prokes, kader PKK juga dianggap penting untuk mengingatkan masyarakat agar mengurangi mobilitas dan menjaga jarak.

Kemudian menurut dia, kader PKK juga memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat.

Pentingnya pemahaman dalam penerapan protokol kesehatan bagi keluarga, kata Mendagri, sebagai suatu langkah yang diperlukan dan perlu diatensi PKK.

Dia mengatakan, sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, PKK harus mengambil peran untuk bergerak agar masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah penurunan kasus positif aktif.

“Kita harapkan PKK dapat mengambil bagian, sekarang terkendali (pandemi), tapi kita jangan lengah,” katanya.

Apalagi, di saat kasus penularan Covid19 mulai melandai, pertemuan tatap muka di sekolah, misalnya, sudah mulai dilaksanakan. Karena itu, PKK diminta bergerak agar keluarga tak abai menerapkan upaya pencegahan penularan virus.

Dia pun meminta masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid19. Pasalnya, turunnya tren kasus penularan atau positivity rate covid19 tetap harus diwaspadai bersama.

Diketahui, Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada setiap jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali Gerakan PKK. (***)

Baca juga: Wali Kota Palu Andalkan PKK Tekan Pandemi Virus Corona

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Sudah Serap 58 Persen Anggaran PEN Rp744 Triliun

Pemerintah telah serap Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu anggaran PEN Rp744,77 triliun, hingga 22 Oktober 2021.

Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia

MenkoPMK menegaskan masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia

Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL

Kejari Kota Madium menemukan dugaan korupsi anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas atau THL di PDAM setempat, selama empat tahun terakhir.

Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;