Gemasulawesi– Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes, Trisa Wahjuni Putri mengatakan, anggaran insentif Nakes menjadi tanggung jawab daerah, dan bukan dalam kendali pusat. Hal itu diungkapkan, menyusul adanya sorotan terkait keterlambatan klaim di tingkat daerah.
“Anggaran insentif tenaga kesehatan daerah, berada di daerah ya DAU, Dana Alokasi Umum. Jadi bukan dalam kendali anggaran pusat atau APBN, sejauh ini memang lebih lambat dari realisasi anggaran di pusat,” tutur Trisa di Jakarta, Jumat 20 Agustus 2021.
Dia mengakui, memang adanya keterlambatan realisasi klaim insentif Nakes. Namun, proses beberapa bulan terakhir semakin membaik.
Baca juga: Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021
“Namun dalam dua bulan terakhir progresnya sudah makin baik, saat ini sudah realisasi sekitar 37,3 persen dari total pagu dialokasikan semua daerah,” kata dia.
Sorotan itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. KPK menyebut, anggaran Kemenkes dalam pengadaan untuk masa pandemi covid19 ini senilai Rp130 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, KPK masih menemukan adanya kelambatan dalam klaim biaya rumah sakit dan insentif Nakes.
“Khusus buat Kementerian Kesehatan agak lain lagi, karena anggarannya sekitar Rp130 triliun pengadaannya bukan main. Jadi kita masuk ke dalam tim Kemenkes, jadi kita lakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan klaim dari RS untuk biaya penanganan Covid itu memang benar, orangnya beneran,” sebut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers, belum lama ini.
Baca: Tarif Tes Rapid Antigen Rp250 Ribu, Anleg Tanya Aturannya
Kelambatan klaim rumah sakit terbanyak di daerah
Dia menyebut, kelambatan klaim rumah sakit itu paling banyak terjadi di daerah. Kelambatan itu khususnya insentif Nakes.
“Tapi yang kita temukan masalahnya klaimnya lambat, yang kedua insentif untuk nakes orangnya benar dan klaimnya benar, ternyata yang ditemukan adalah klaimnya lambat terutama yang buat daerah,” kata dia.
Selanjutnya, KPK, kata dia, akan menyurati Kemenkes dalam menyelesaikan masalah itu. KPK pun juga memantau program percepatan vaksinasi.
“Jadi kita surati gimana untuk mempercepat, dan yang terakhir kita masuk ke program vaksinasi, vaksin pemerintah yang gratis yang gotong royong kita nggak ikut,” tutupnya. (***)
Baca juga: KemenkoPMK: Percepat Layanan Vaksinasi Masyarakat Adat di Sulteng
