Gemasulawesi- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah percepatan layanan vaksinasi masyarakat adat.
“Hari ini kita mencatat, Indonesia telah menyuntikan lebih dari 67 Juta dosis Vaksin Covid-19 atau sekitar 24,49 % dari total populasi pasien,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK, Nyoman Shaida dalam rapat koordinasi secara Virtual, Kamis 19 Agustus 2021.
Menurut dia, tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah untuk inventarisasi isu terkait pelaksanaan vaksinasi masyarakat adat di seluruh provinsi Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca juga: Berpotensi Salah Prosedur, Gencar Djarot Bakal Tempuh Praperadilan
Tujuannya, agar memperoleh informasi terkait kesiapan pemerintah daerah, dan menciptakan kesetaraan di masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi covid19.
Menurut dia, pemerintah RI telah berada pada hari ke-536 sejak terkonfirmasinya pasien covid19 pada 2 Maret 2020. Kondisi geografis juga mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi saat ini.
Pemerintah menargetkan vaksinasi dilakukan pada 181, 5 juta orang, makanya pemerintah terus menggenjot pelaskanaan vaksinasi harian dengan target 2 juta per hari.
Dia berharap, pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan ketersediaan jumlah vaksin, kesiapan petugas vaksinator.
Selain itu, kegiatan sosialisasi vaksinasi, pendataan jumlah masyarakat adat serta bagaimana distribusi vaksin kepada mereka.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pusdatina Provinsi Sulawesi Tengah Adiman menyampaikan, komunitas adat terpencil Sulawesi Tengah berjumlah kurang lebih 16.600.
Keberadaan masyarakan adata itu kata dia, tersebar di 10 kabupaten se Sulawesi Tengah, kecuali Kota Palu, Kabupaten Buol dan Kabupaten Poso.
Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi Covid19 masih terus berlangsung, dan diupayakan mencapai target telah ditetapkan.
Baca juga: Puluhan PAUD di Parimo Penuhi Standar Layanan Cegah Stunting
Butuh standar prosedur pelaksanaan vaksinasi
Dibutuhkan standar operasi prosedur dalam pelaksanaan vaksinasi masyarakat adat, mengingat jarak tempuh dan lokasi bermukim berada di wilayah terpencil.
Rapat koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi masyarakat adat dilaksanakan secara virtual di ruang Video Converence Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faisal Mang, MM didampingi Plt. Karo Kesra Drs. M. Jen Ismail, MM dan Juru Bicara Pusdatina Provinsi Sulteng Adiman, SH., M.Si dengan agenda percepatan layanan vaksinasi pada masyarakat adat.
Turut hadiri dalam kegiatan itu yakni, Menkopolhukam, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenlihut, Kemendagri, Kemensos, Kemendes, Kemenkel, Staf Presiden, Pejabat Fungsional dan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia. (***)
Baca juga: Satgas Covid 19 Tinjau Kesiapan Sekolah Jelang Pelaksanaan Ujian
