Gemasulawesi– Penasihat Senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Saminarsih menuturkan, sertifikat vaksin covid19 untuk pelaku perjalanan baru bisa diterapkan jika ada keadilan vaksin di setiap daerah.
“Artinya, tidak ada ketimpangan vaksinasi covid19 antara satu daerah dengan daerah lainnya,” ungkap Diah dalam sebuah webinar bersama AJI, Rabu 18 Agustus 2021.
Dia menyebut, mobilitas orang tidak hanya ada dalam satu batas provinsi. Setiap negara diharuskan dapat memastikan capaian vaksinasi covid19 tidak timpang hanya di satu daerah, karena dibutuhkan keadilan vaksin untuk bisa keluar dari pandemi covid19.
Baca juga: Ini Tiga Jalur Tempuh Untuk Dapat Memiliki Sertifikat Tenaga Pendidik
“Siapa yang paling rentan dia dapat vaksin lebih dulu. Siapa yang atas kemauan sendiri datang ke puskesmas ingin vaksin maka dia lebih dulu. Hambatan administrasi atau akses seharusnya bisa dihapus dengan baik agar tercipta vaccine equity,” kata Diah.
Selain itu, dia pun juga menyoroti stok vaksin di daerah-daerah. Ia menilai jika ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin covid19 untuk perjalanan. Maka, mesti penyediaan vaksin di daerah mesti cukup.
“Itu terkait lagi ke supply harus cukup dan distribusi merata menjangkau daerah-daerah, prioritas tepat, pada siapa vaksin diberikan dan di mana. Itu dua syarat yang menurut saya tidak bisa dilepaskan dari pemberian ketentuan sertifikat vaksin untuk perjalanan,” ujar dia.
Diah menjelaskan, syarat penggunaan sertifikat vaksin covid19 untuk perjalanan baru bisa diterapkan jika sudah lebih dari 50 persen populasi keseluruhan sudah mendapatkan suntik vaksin.
“Saya berharap jumlah vaksinasi meningkat di Indonesia dan membuat setiap orang cukup nyaman membawa kartu vaksinasi covid19 itu. Tidak seperti sekarang sehingga rebutan karena motivasi vaksin ingin pergi ke mall atau bepergian,” tuturnya.
Baca juga: Perempuan Adipura Kota Palu Diminta Edukasi Masyarakat
Pemerintah syaratkan vaksinasi bagi pelaku perjalanan selama PPKM
Sebelumnya, pemerintah mensyaratkan vaksinasi bagi pelaku perjalanan di dalam negeri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level empat di Jawa-Bali.
Ketentuan itu tercantum dalam Instruksi Mendagri Nomor 34/2021 tentang PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa-Bali.
Sertifikat vaksin covid19 juga jadi syarat masuk mall atau pusat perbelanjaan lainnya.
Orang hendak masuk mall harus login lebih dulu dalam aplikasi Peduli Lindungi, hanya orang sudah mendapat vaksin diizinkan masuk pusat perbelanjaan. (***)
