KPAI Beri Saran Soal Program Bantuan Anak Yatim Terdampak Covid19

<p>Foto: Illustrasi bantuan untuk anak yatim.</p>
Foto: Illustrasi bantuan untuk anak yatim.

GemasulawesiKomisioner KPAI Rita Pranawati menyarankan, program bantuan untuk anak yatim piatu terdampak covid19 sebaiknya berupa jaminan kesehatan, pendidikan dan perencanaan pengasuhan.

“Sehingga kelanjutan nasib anak yatim itu ada kepastiannya,” ungkap Rita di Jakarta, Rabu 18 Agustus 2021.

Menurut data Kementerian Sosial hingga Agustus ini, ada sekitar 4 juta anak terdampak covid19 menjadi yatim piatu. Angka ini juga disebut masih terus bertambah seiring dengan penularan covid19 masih terjadi.

Baca juga: Parigi Moutong Data Anak Yatim Terdampak Pandemi Covid19

Menurut Rita, Kemensos semestinya bisa segera memberikan bantuan itu ketika sudah memiliki data itu. Bantuan diberikan pun tidak hanya berbentuk uang tunai atau bahan kebutuhan pokok.

Dia mengkritik Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru memberikan Bansos untuk anak yatim piatu terdampak covid19 pada 2022 mendatang.

Dia mengatakan, penyaluran bantuan untuk anak yatim piatu perlu dilakukan dengan cepat. Menurutnya, kehidupan anak yatim piatu sangat rentan, dan kehilangan orang tua bisa berdampak pada masa depannya.

“Ngeri sekali kalau 2022 baru disalurkan, bantuan untuk anak yatim piatu butuh percepatan. Jangan sampai kerentanan anak berdampak pada masa depannya, misal anak jadi pemulung atau mengalami kekerasan,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19

Mensos masih kaji pemberian Bansos untuk anak terdampak covid19

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku masih melakukan pengkajian skema pemberian Bansos untuk anak terdampak akibat covid19.

Kemensos masih memikirkan jenis bantuan apa untuk anak. Serta siapa yang akan bertanggung jawab atas bantuan itu.

Bantuan untuk anak yatim piatu menyasar anak usia balita hingga SMA yang kehilangan orang tua akibat covid19. Targetnya bantuan bisa disalurkan awal 2022.

Bahkan, Kemensos telah mengeluarkan panduan untuk pendataan anak yang ditinggal orang tua. Panduan itu tertuang dalam Protokol B2 dikeluarkan pada 30 April 2020 lalu.

Dalam protokol itu, data anak ditinggal orang tua bisa didapat dari Rumah Sakit (RS). Mekanismenya, selain mencatat kondisi orang tua, RS juga harus mencatat keadaan keluarga. Data itu lalu dikirim ke dinas sosial Pemda. (***)

Baca juga: KemenPPPA Diminta Terlibat Siapkan Bantuan Anak Korban Covid19

...

Artikel Terkait

wave

Mural 404 Not Found, Moeldoko: Sampaikan Kritik dengan Beradab

Terkait mural 404 Not Found mirip Jokowi, Moeldoko meminta penyampaian kritik dengan cara beradab, sesuai dengan adat ketimuran Indonesia.

Laboratorium PCR Mobile Kemenkes Mulai Dioperasikan di Parigi Moutong

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengatakan laboratorium PCR mobile Kemenkes mulai dioperasikan, untuk membantu pemeriksaan sampel.

4200 Warga Terdampak PPKM di Kota Palu Dapat Bantuan Beras

Sebanyak 4200 warga terdampak PPKM di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada masa pandemi covid19, mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.

Lock Mikro di Perdos Tondo, Ini Pesan Gubernur Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tengah, meminta Pemkot Palu memberikan dukungan masyarakat atas kebijakan Pemberlakuan Lock Mikro di Perdos Tondo.

Lima Pelaku Pengedar Uang Palsu Rp1 Miliar Dibekuk Polisi

Polres Bogor dan Polsek Cileung, Jawa Barat bekuk lima pelaku pengedar uang palsu senilai Rp1 miliar. Satu lainnya masih dalam pengejaran.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;