Berita nasional, gemasulawesi– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih penyaluran BLT dan vaksinasi.
“Program penyaluran BLT Desa Rp 28,8 triliun dan program vaksinasi di daerah Rp 1,96 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi virtual, dikutip Minggu, 18 Juli 2021.
Dari anggaran BLT desa sebesar Rp 28,8 triliun untuk 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasinya penyaluran dinilai sangat rendah.
Secara rinci pada Januari baru 5,1 juta KPM disalurkan dengan anggaran sebesar Rp 1,53 triliun. Kemudian pada Februari disalurkan kepada 4,42 juta KPM dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1,33 triliun.
Pada Maret diberikan kepada 3,8 juta KPM dengan anggaran Rp 1,07 triliun. Kemudian pada April baru diberikan kepada 2,71 KPM dengan anggaran Rp 810 miliar.
Baca Juga: Mahasiswa Asal Indonesia Juara MHQ di Irak
Kemudian pada Mei penyaluran baru diberikan kepada 1,87 juta KPM dengan anggaran Rp 560 miliar, Juni kepada 750.000 KPM dengan anggaran hanya Rp 220 miliar. Serta Juli baru tersalurkan kepada 230.000 dengan anggaran Rp 7 miliar.
Artinya dari Rp 28,8 triliun BLT Desa, baru terealisasi Rp 5,6 triliun atau baru mencapai 19,4% dari pagu anggaran. Sehingga, pemerintah pusat akan menyalurkan langsung kepada KPM berada di desa.
“Ini kami dengan Kemendes akan terus dorong. Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita bisa melakukan cari nama di masing-masing desa untuk dapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Baca juga: Anggaran Penanganan Kesehatan Naik Jadi Rp 185,98 Triliun
BLT Desa dengan relaksasi aturan
Padahal, saat ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT Desa dengan relaksasi aturan.
Sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa, belum mendapatkan Bansos apapun, baik itu PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kalau sampai tidak terjadi penyaluran, akan melakukan intersect, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya akan bisa kita hindarkan. Kita ingin masuk ke masyarakat dan membantu mereka,” kata dia.
Pemerintah memutuskan mengambil alih penyaluran BLT dan vaksinasi. Padahal, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Vaksinasi di daerah-daerah, kata Sri Mulyani akan dilakukan TNI, Polri dan Bidan BKKBN untuk membantu vaksinasi.
Dengan begitu target vaksinasi 1-3 juta sehari bisa terealisasi. Adapun Target TNI-Polri sebanyak 30 juta divaksin dan bidan BKKBN 37 juta divaksin.
“Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp 1,96 triliun. Sebenarnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi. Mendengar keluhan TNI, operasi vaksin harus mengeluarkan anggarannya sendiri. Kita akan berikan dan anggaran di daerah akan kita ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intersect,” tutupnya. (***)
Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH
