Komisi III DPR RI Melakukan Inpeksi Mendadak ke PT GNI

<p>Ket Foto: Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (Foto/Instagram/@berita164)</p>
Ket Foto: Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (Foto/Instagram/@berita164)

 Nasional, gemasulawesi – Komisi III DPR RI membidangi Hak Asasi Manusia dan Keamanan melaksanakan inpeksi mendadak di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) selama dua hari dari tanggal 19 sampai 20 Januari 2023.

Selama inpeksi mendadak Anggota Komisi III DPR RI di PT GNI, guna membahas bentrok maut di pabrik pengolahan nikel (smelter), PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada Sabtu 14 Januari 2023 lalu.

Dalam kunjungan Komisi lll DPR RI sejumlah perwakilan audiensi dengan beberapa pihak yakni, Polda Sulawesi Tengah dan Serikat Pekerja di PT GNI.

Baca: Penerapan K3 di PT GNI Picu Kerusuhan, Wamenaker Lakukan Investigasi

“Komisi III mendengarkan laporan lengkap dari Kapolda Sulawesi Tengah bersama jajarannya perihal peristiwa unjuk rasa yang berubah rusuh serta pembakaran sejumlah mess Tenaga Kerja Asing dari Cina,” ucap Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani dalam keterangannya, Jumat 20 Januari 2023.

Berdasarkan laporan yang diterima Anggota Komisi lll DPR RI, Arsul menegaskan tak ada penembakan yang dilakukan petugas saat berunjuk rasa. Seperti informasi yang berkembang sebelumnya.

Pengunjuk rasa mampu mengendalikan diri usai personel polisi turun untuk menenangkan. Pada kesempatan itu pula Serikat Pekerja di PT GNI menyebutkan, jika manajeman perusahan telah melanggar hak konstitusional.

Baca: Gubernur Sulteng Bertemu Bamsoet dan Mahfud MD Bahas Permasalahan PT GNI

Dilaporkan pula PT GNI hanya melakukan perpanjanngan kontrak setiap bulan, hal ini adalah pelanggaran aturan dalam UU Ketenagakerjaan.Tak hanya itu, perlakuan diskriminasi juga dirasakan oleh anggota serikat pekerja.

Menurut laporan dari pekerja serikat, contoh sikap diskriminasi yang dilakukan perusahaan adalah, terjadi disistem penggajian. Gaji untuk pekerja cina lebih banyak meski jenis pekerjaanya sama.

Disisi lainnya ialah anggota serikat pekerja tak mendapatkan perpanjangan kontrak.

“Mereka mengaku mendapat perlakuan berbeda atau diskriminatif dalam soal gaji dan lain-lain, dibanding TKA China meski jenis pekerjaan yang mereka kerjakan sama,” ungkapnya.

Baca: Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

Di kesempatan itu, Komisi III memperingatkan pihak manajemen PT GNI, agar tak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Salah satunya melangkahi hak konstitusional maupun aturan UU Ketenagakerjaan. Arsul pula memohon polisi menerapkan keadilan restoratif pada 17 orang yang menjadi tersangka dalam bentrok maut tersebut.(*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pengurus IAI Sulteng Dilantik, Gubernur: Tugas Kita Wujudkan Apoteker Professional

Pengurus IAI Sulteng Dilantik, Sabtu 21 Januari 2023 siang. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura hadir diwakili Kepala Dinkes Sulteng

Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah

Pemerintah Provinsi alias Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama untuk pengembangan daerah, Jumat 20 Januari 2023.

Buka Muskab KORPRI Kabupaten Poso, Ketua KORPRI Sulteng Harap Program Kerja Berorientasi Anggota

Ketua KORPRI Sulteng, Zubair membuka Muskab KORPRI Kabupaten Poso, Jumat 20 Januari 2023 siang. Dia harap program beroriantasi anggota.

Berkunjung ke Bunaken, Presiden Joko Widodo Singgung Turis Asal Cina

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Bunaken, Sulawesi Utara, Jumat 20 Januari 2023, mengharapkan turis mancanegara datang ke Bunaken.

Pemerintah Sulteng dan Dua Rumah Sakit Besar di Jawa Barat Bekerjasama Hadirkan Layanan Kanker

RSUP DR Hasan Sadikin juga RSK Darmais melakukan penandatanganan kerjasama hadirkan layanan kanker di Sulteng.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;