Sulawesi tengah, gemasulawesi.com– KPU Sulawesi Tengah (Sulteng) tunda tahapan Pemilihan gubernur atau Pilgub tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona.
“Sebagai langkah antisipasi, maka KPU Sulawesi Tengah tunda empat tahapan Pilgub 2020,” ungkap Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming via pesan whatsapp, Minggu 29 Maret 2020.
Penundaan tahapan kata dia, juga termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Ia melanjutkan, empat tahapan itu adalah pelantikan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan (bagi yang terdapat calon perseorangan), pembentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) dan Pemutakhiran data pemilih.
Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tertuang dalam SK Nomor 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020. Sebagai tindak lanjut SK Nomor 179 KPU RI tentang Penundaan Tahapan Pemilihan.
Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, masing-masing membuat Surat Keputusan (SK) penundaan untuk pemilihan itu di wilayahnya.
Sementara itu diketahui, hingga hari ini sudah terdapat dua kasus positif virus corona di Sulawesi Tengah. Dengan penundaan tahapan Pilgub tentunya sudah sesuai dengan protokol kesehatan tentang upaya menangkal virus corona.
Protokol itu berupa pembatasan sosial distancing, menghindari kegiatan yang dapat mengumpulkan kerumunan massa hingga karantina secara mandiri ataupun di rumah sakit rujukan.
Sebelumnya, pemerintah mengapresiasi keputusan KPU menunda sejumlah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai dampak pandemi virus corona.
Langkah penundaan ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona di Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya, agar semua daya upaya negara digunakan untuk menyelamatkan seluruh Rakyat Indonesia.
Keputusan KPU tentang penundaan sejumlah tahapan Pilkada 2020 tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani pada 21 Maret 2020.
Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Adapun penundaan itu tidak termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Demokrasi dan Pilkada langsung yang merupakan amanat Konstitusi UUD 1945 dan agenda Reformasi 1998 adalah prinsip utama Pilkada 2020. Walaupun ada penundaan tahapan Pilkada, sama sekali tidak melanggar prinsip utama itu.
Baca juga: Akhirnya, Pasien Corona Oknum Anggota DPRD di Kota Palu Menjalani Karantina di RSUD Undata
Laporan: Muhammad Rafii
