Nasional, gemasulawesi.com- Meningkatnya krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memunculkan spekulasi adanya kejanggalan.
Hal tersebut diungkapkan, anggota komisi VI DPR RI, Amin dalam siaran persnya, Sabtu 15 Januari 2022.
“Kondisi ini sangat aneh, ada yang tidak beres harus dilakukan audit secara menyeluruh terhadap pengadaan batu bara PLN,” tegasnya.
Baca:Pasokan Batu Bara Dalam Negeri Harus Diprioritaskan
Ia mengatakan, langkah itu bisa mengurai apa permasalahan yang terjadi dalam pengadaan batu bara PLN untuk memenuhi kebutuhan PLTU.
Ia menegaskan, audit itu harus mengungkapkan siapa saja yang memiliki keterlibatan daalm dugaan pemburu rente pengadaan batu bara.
“Siapa yang mengambil keuntungan dalam pengadaan batu bara sehingga berakibat kiris seperti ini terjadi harus diungkap,” tuturnya.
Baca: Faktor Iklim, 2026 PLN Ganti PLTU Batubara Jadi EBT
Lanjut Amin, kondisi maskin seringnya terjadi krisis pasokan batu bara terhadap PLTU adalah fakta ada kejanggalan dalam proses pengadaannya. Dan kondisi itu menurutnya, berdampak buruk terhadap seluruh konsumen dalam negeri.
“Rakyat sebgai konsumen sangat dirugikan dalam hal ini, begitupun dengan dunia usaha pasti berimbas pada industri-industri kecil yang ada dalam negeri,” ungkapnya.
Menurut politisi asal fraksi PKS tersebut, tidak efisiennya biaya produksi listrik berakibat naiknya TDL sehingga berimbas pada tingginya pengeluaran rakyat maupun dunia usaha.
Baca: PLN Tidak Terganggu Lonjakan Harga Batu Bara
Bahkan kata dia, akibatnya juga berdampak besar pada negara dengan mengeluarkan alokasi APBN lebih besar untuk kebutuhan subsidi listrik PLN golongan masyarakat menengah kebawah.
“Dalam audit ini jangan hanya dilakukan secara internal PLN saja, tetapi wajib melibatkan aparat penegak hukum didalamnya. Kalau terbukti ada yang tidak beres dan menyalahi aturan langsung proses secara hukum,” pungkasnya. (*)
