Pekan Depan, Launching Vaksin Covid 19 di Parimo

<p>Jubir Satgas Covid 19 Parimo, Irwan SKM.</p>
Jubir Satgas Covid 19 Parimo, Irwan SKM.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Satgas Covid 19 Parimo Provinsi Sulteng rencanakan launching vaksin pada 13 Januari 2021.

“Ini adalah vaksinasi covid 19 tahap awal. Penerima vaksin covid 19 tahap awal di Parimo adalah dari unsur pimpinan daerah, Forkopimda, TNI dan Polri,” ungkap Satgas Covid 19 Parimo, Irwan SKM di Sekretariat Tim Satgas Covid 19 Parimo, Kamis 7 Januari 2021.

Namun, sebelum launching di Parimo, Satgas akan menjemput vaksin covid 19 dari Kota Palu ke Parimo pada 12 Januari 2021.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Parimo Wulandari Marasobu mengatakan. Penjemputan vaksin covid 19 itu akan menggandeng Polres Parimo untuk mengawal vaksin, hingga tiba ke tempat penyimpanan khusus di Parimo.

Baca juga: Tiba di Palu, Ini Target Penerima Vaksin Covid 19 Sulteng

Sedangkan, rencana penyuntikan vaksin covid 19 untuk tenaga kesehatan dan medis di Parimo dilaksanakan dua pekan sejak 13 Januari 2021.

“Kami belum mengetahui secara pasti jumlah dosis vaksin covid 19, jatah untuk Kabupaten Parimo,” jelasnya.

Diketahui, vaksin covid 19 Sulteng telah tiba di Kota Palu, sebagai bagian dari vaksinasi virus corona tahap awal ke sejumlah provinsi di Indonesia.

11.000 Vaksin Sinovac itu dibawa langsung ke gedung Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca juga: Puluhan Ribu Vaksin Covid 19 Sulteng Tiba di Kota Palu

Vaksinasi Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan

Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro menyatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID 19 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik.

World Health Organization (WHO) pun menyatakan, perlindungan kepada tenaga kesehatan adalah wajib dan harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

Hal ini sangat beralasan mengingat sudah ada lebih dari 500 tenaga kesehatan yang gugur selama 10 bulan masa pandemi di Indonesia.

“Hilangnya tenaga kesehatan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan sistem kesehatan dalam negeri terancam collapse (lumpuh). Padahal untuk melahirkan seorang tenaga kesehatan butuh 4 sampai 7 tahun. Sementara 100 ribu pasien COVID-19 sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Baca juga: Covid 19 Sulteng Hari Ini, 52 Pasien Sembuh

Dan bagi tenaga kesehatan wajib memelihara kesehatannya termasuk melindungi keselamatan teman sejawatnya. Salah satunya melindungi diri dengan mendapatkan vaksinasi adalah kesadaran profesional.

“Dan melindungi teman sejawat, pasien bahkan keluarga kita adalah kewajiban moral,” ungkapnya.

Soal keamanan vaksin, Reisa meyakinkan bahwa para guru-guru tenaga kesehatan yang berpengalaman puluhan tahun telah mendampingi proses pengkajian vaksin. Tentunya apabila vaksin sudah masuk uji klinis fase 3, artinya sudah lulus uji klinis fase 1 dan 2.

“Dan yang saat ini sedang kita tunggu ialah efikasi, dimana efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi,” lanjutnya.

Saat ini vaksin Coronavac yang sudah tiba di Indonesia itu berbasis inactivated virus atau virus yang tidak aktif. Dan metode ini sudah dikenal selama ratusan tahun, tepatnya sejak adanya vaksin rabies.

Dan terbukti manjur melindungi diri dan mengeradikasi penyakit menular. Bukti lainnya, ialah vaksin polio dibuat dengan metode ini. Dan menyelamatkan jutaan anak dari risko lumpuh dan kehilangan masa depan.

“Bahkan Agustus tahun lalu, kita merayakan enyah polio dari Afrika. Dan kita, bangsa Indonesia berjasa besar dalam hal ini, karena vaksin dengan platform inactivated virus ini adalah buatan PT Bio Farma,” jelasnya.

Adapun di Indonesia, WHO sudah menetapkan Indonesia bebas polio sejak 2014.

Untuk itu para tenaga kesehatan diharapkan tidak perlu ragu ketika akan mengikuti vaksinasi.

Disamping itu, berbagai bentuk perlindungan lain terhadap tenaga kesehatan mulai dari memastikan tersedianya alat pelindung diri, meningkatkan kemampuan teknis dan tersedianya informasi terkini penanganan COVID 19. Termasuk juga insentif dan apresiasi kerja tenaga kesehatan.

Baca juga: Vaksinasi Covid 19 Mandiri Bagi Masyarakat Mampu

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Tidak Ada Aktivitas Aftershock Pasca Gempa M 6,4 Gorontalo

BMKG merilis tidak ada aktivitas aftershock atau gempa susulan pasca gempa magnitude 6,4 Selain itu, gempa juga tidak menimbulkan tsunami.

Gempa Magnitudo 6,4 Gorontalo Dirasakan di Sulteng

Gempa bumi kembali mengguncang Sulawesi. Kali ini, gempa kekuatan magnitudo 6,4 berpusat di Gorontalo, namun dirasakan hingga Kabupaten Morowali Sulteng.

Covid Sulteng 6 Januari 2021, Kumulatif Positif Tembus 4 Ribu Kasus

Update Covid 19 Sulteng 6 Januari 2021, kumulatif positif virus corona tembus 4 ribu kasus dengan tambahan 162 kasus baru

Covid 19 Sulteng Terkini, 150 Pasien Sembuh

Satgas covid 19 Sulteng menyebut, update terkini terdapat tambahan 150 pasien sembuh dari virus corona periode 6 Januari 2021.

Ketua DPRD Sayutin Siap Ikut Suntik Vaksin Covid 19 di Parimo

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penyuntikan vaksin covid 19.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;