Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

<p>Foto: Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim.<br />
Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran.</p>
Foto: Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim. Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran.

Gemasulawesi– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut hilangnya pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Anak-anak di Indonesia kata dia, kehilangan satu tahun pembelajaran sebagai efek Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat pandemi virus Corona.

“Semua riset kita telah membuktikan anak-anak Indonesia telah kehilangan satu tahun pembelajaran. Mau buat PJJ atau tidak. Bagi yang PJJ rata-rata kehilangan satu tahun pendidikan,” ungkap Nadiem saat rapat di rumah dinas Gubsu Edy Rahmayadi, Medan, Senin 25 Oktober 2021.

Baca juga: Fenomena Belajar Daring, Menikah Dini hingga Frustasi di Kota Palu

Ia mengatakan, dampak dari kehilangan pembelajaran ini bisa permanen. Hal yang mungkin saja terjadi adalah hilangnya learning loss.

“Dampak ini bisa sekali permanen, dan bisa menciptakan, kalau tidak berhentikan secepat mungkin, dengan aman, ini bisa menciptakan learning loss terbesar dalam sejarah Indonesia. Karena belum pernah selama ini,” ucapnya.

Pandemi ini kata dia, juga mengakibatkan sejumlah anak terpaksa putus sekolah. Ia juga menyebut, sejumlah sekolah swasta mengeluh, banyak siswa tidak membayar uang sekolah karena dilakukannya PJJ selama ini.

“Seperti arahan Presiden, prioritasnya adalah segera mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan yang ketat, tetapi sekolah harus tatap muka,” tuturnya.

Olehnya, Nadiem terus meminta agar sekolah tatap muka segera dilakukan meski pandemi virus Corona belum berakhir. Nadiem beralasan PJJ dapat berdampak luar biasa terhadap siswa.

Hal itu disampikan Nadiem saat rapat bersama Gubsu Edy Rahmayadi, dan sejumlah kepala daerah di Sumut.

Baca Juga: Terbatas, BPBD Parimo Tidak Usulkan Anggaran Penanganan Bencana

Untuk itu Nadiem meminta agar segera dilakukan sekolah tatap muka termasuk untuk tingkat SD dan PAUD. Dia pun menilai anak-anak di tingkat SD dan PAUD  yang paling membutuhkan PJJ. Meskipun peserta didik, tidak boleh divaksinasi, mereka adalah yang paling rentan mengalami penurunan dampak permanen dari PJJ.

“Mereka yang paling membutuhkan tatap muka, malah kebalikannya dari Universitas dan SMA. Semakin muda semakin butuh sekolah tatap muka. Jadi harapan kami adalah Sumatera Utara itu mengakselerasi,” paparnya.

Diketahui, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas telah dibolehkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan itu dapat dilaksanakan jika daerah sebagai pelaksanana, telah berada di level 1,2,3 penerapan Pemberlakukan Pengurangan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (***)

Baca juga: Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

NIK Menjadi NPWP Ditargetkan Mulai Berlaku 2023

Pemerintah menargetkan aktivasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bisa mulai berjalan pada 2023.

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi

Perludem nilai hukuman bisa berikan efek jera selain pidana, Parpol disarankan tidak usung kepala daerah terbukti korupsi Pilkada berikutnya

Presiden Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan

Presiden Jokowi, di Istana Negara, melantik juru bicaranya Muhammad Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar untuk Republik Kazakhstan.

Menparekraf : Kunjungan Wisatawan Mancanegara Telah Dibuka

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara telah dibuka.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;