Lestarikan Hutan Bakau Togean, BTNKT Ajak Masyarakat Pulau

<p>Orang menanam bibit bakau di pesisir pantai (Ilustrasi Gambar)</p>
Orang menanam bibit bakau di pesisir pantai (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Lestarikan hutan bakau di Togean, Balai Tanam Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) ajak masyarakat pulau di Togean, Kabuoaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah sebagai upaya meningkatkan ekosistem laut.

Hal itu diungkapkan Kepala BTNKT Bustang saat dihubungi dari Palu, Selasa 19 Juli 2022.

“Kami menjaga hutan tidak hanya di kawasan konservasi tetapi juga di luar kawasan, ini bertujuan memperkaya ekosistem alam,” ucap Bustang Kepala BTNKT pada Selasa 19 Juli 2022, saat dihubungi di Palu.

Ia menjelaskan, hutan mangrove memiliki banyak fungsi dan manfaat, salah satunya untuk mencegah terjadinya abrasi, karena masyarakat Kepulauan Togean sangat bergantung pada alam untuk mata pencahariannya, dalam arti mata pencahariannya dari menangkap ikan dan berkebun.

Baca: Polemik Ijazah Ditahan, Ini Penjelasan Disdikbud Parigi Moutong

Kebijakan yang diambil oleh otoritas setempat tidak hanya dari sisi ekologi tetapi juga kehidupan masyarakat setempat dengan catatan tidak merusak ekosistem yang ada.

“Laut dan darat adalah tempat masyarakat kepuasan menyambung kehidupan mereka, jadi kami bekerja sama dengan mereka untuk melindungi kelangsungan perairan dan hutan dari aktivitas yang sengaja merusak,” ucap Bustang.

Menurutnya, perubahan iklim sangat mempengaruhi kondisi alam, sehingga tidak ada cara lain untuk melakukan gerakan lestarikan hutan bakau togean.

Menurut BTNKT, penguatan ekosistem hutan mangrove difokuskan pada sekitar sembilan hektar lahan di luar kawasan konservasi, yang mana penanaman bibit bakau dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan setempat.

“Kami menyerahkan bibit mangrove kepada masyarakat untuk ditanam di tiga titik sasaran di luar kawasan,” kata Bustang.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemulihan lima persen atau 17,95 hektare hutan bakau di kawasan konservasi taman nasional yang terdegradasi akibat perubahan iklim dari tahun 2021 hingga awal 2022.

Dilaporkan luas hutan mangrove di Kepulauan Togean seluas 5.639 hektare dan yang terpantau hanya sekitar 359 hektare.

“Masyarakat di wilayah tersebut tidak hanya diberdayakan untuk menanam kembali mangrove, tetapi juga memiliki akses pengolahan hutan melalui program multi-usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk peningkatan ekonomi,” pungkas Bustang. (*/Ikh)

Baca: Bupati Parigi Moutong Rombak Kabinetnya, Berikut Namanya

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kunjungan Wisata Togean Meningkat Usai Longgarkan Prokes

Kunjungan wisatawan mancanegara di loka wisata Togean, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, BTNKT sebut mulai meningkat

Polemik Ijazah Ditahan, Ini Penjelasan Disdikbud Parigi Moutong

Polemik terkait pengambilan Ijazah dan Rapor ditahan, Kepala Bidang Management Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi

Bupati Parigi Moutong Rombak Kabinetnya, Berikut Namanya

Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu kembali melakukan rombak kabinetnya bertempat di Bukit Lagueyas atau

PTM Dilaksanakan, Sekolah di Sigi Terapkan Prokes Ketat

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan dilaksanakan dalam rangka pembelajaran tahun akademik 2022/2023, terapkan prokes ketat

Jarang ke Sekolah, Murid SD Mamasa Adukan Gurunya ke Jokowi

Jarang ke sekolah, siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, adukan gurunya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntut

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;