Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Bawaslu Sulawesi Tengah mengingatkan untuk meningkatkan pengawasan pada masa tenang kampanye Pilkada 2020.
“Perlu diwaspadai. Biasanya, di momen-momen itu hingga menjelang hari pemungutan suara sering kali terjadi tindakan politik uang, yang dengan sengaja mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu,” ungkap Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Jamrin, usai apel siaga pengawasan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, di Parigi Moutong, Rabu 11 Desember 2020.
Ia mengatakan, disinilah peranan Bawaslu untuk mencegah tindakan-tindakan tidak sesuai hukum, agar tidak terjadi kecurangan. Politik uang justru dapat mencederai proses demokrasi.
Baca juga: Bawaslu Sulteng: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bubar
Baca juga: Awasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Siapkan Ribuan PTPS
Bawaslu dan KPU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
“Dua lembaga ini diberi mandat Negara. Jadi, harus mampu menciptakan pemilihan berdaulat agar tercapai tujuan demokrasi,” sebutnya.
Ia melanjutkan, setiap tahapan Pilkada wajib mempedomani protokol kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
Baca juga: BPBD Minta Warga Palasa Waspadai Aktivitas Gempa Terkini
Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh jajaran di kabupaten atau kota agar memperkuat pengawasan. Tujuannya, mengantisipasi kerawanan pada sisa masa kampanye Pilkada serentak di provinsi itu.
“Seringkali diakhir-akhir massa kampanye banyak terjadi pelanggaran,” tuturnya.
Menurutnya, massa tahapan kampanye yang menyisakan waktu beberapa hari ke depan, perlu langkah antisipasi dan penguatan instrumen terhadap petugas. Mulai dari pengawas tingkat kecamatan dan desa hingga pengawas TPS.
Ia mengatakan, diupayakan dalam kegiatan pengawasan mengedepankan pendekatan persuasif guna meminimalisir kerawanan pelanggaran.
Baca juga: Berita Gempa Sulawesi Hari Ini, BMKG Minta Masyarakat Palasa Tidak Panik
“Makanya, pemangku kepentingan juga dinilai perlu terlibat meredam tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilihan,” tegasnya.
Kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, diharapkan mampu meredam gesekan-gesekan ditingkat masyarakat.
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan berita disetiap wilayah Sulawesi Tengah terjadi perseteruan yang tidak muncul kepermukaan karena berbeda pilihan.
Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan
“Apabila perbedaan itu digiring ke isu-isu tertentu, maka potensi pelanggaran cukup besar. Baik itu antar peserta Pemilu maupun masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tahapan distribusi logistik hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terlepas dari kegiatan pengawasan. Sekaligus menjadi bagian penting diawasi petugas di wilayah masing-masing.
Laporan: Muhammad Rafii
