Berita sulawesi tengah, gemasulawesi- Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK temukan masalah penggunaan anggaran covid 19 tiga daerah di Provinsi Sulteng.
“Temuan masalah anggaran itu dari hasil Pemeriksaan Dengan Ketentuan Tertentu (DTT), pada penanganan pandemi COVID 19 bidang kesehatan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulteng, Kabupaten Buol dan Morowali,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Lion Simbolon, di Kota Palu, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, BPK mencatat temuan proporsi rasionalisasi, penganggaran dan penetapan perubahan-perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait penanganan COVID 19 tidak sesuai dengan ketentuan
Catatan kedua, penganggaran dan realisasi kegiatan refocusing dan realokasi untuk belanja penanganan COVID 19, disebutnya tidak menggunakan mekanisme optimalisasi belanja tidak terduga.
Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Kota Palu Ricuh
“Catatan ketiga, proses pengadaan barang atau jasa, untuk penanganan COVID 19 pada Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten Morowali tidak sesuai ketentuan,” terangnya.
Keempat, kegiatan refocusing dan realokasi belanja penanganan COVID 19, tidak berdasarkan hasil rasionalisasi, sehingga tidak didukung ketersediaan dana.
Kelima, realisasi bantuan sosial bahan cadangan pangan (beras), tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Keenam, refocusing dan realokasi APBD pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol tidak sesuai dengan tujuan penanganan COVID 19.
Baca juga: BPK Periksa Belanja Dana Penanggulangan Covid-19 Kota Palu
“Tujuh, pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan dan sosial pada Pemkab Buol tidak sesuai ketentuan. Delapan, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan jasa operasional lainnya dalam penanganan COVID 19 pada Pemkab Buol belum sesuai ketentuan,” jelasnya.
Kemudian kedelapan, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan jasa operasional lainnya, dalam penanganan COVID 19 pada Pemkab Buol belum sesuai ketentuan.
Dan catatan kesembilan, pengelolaan data kemiskinan belum dilakukan dengan cukup memadai.
Hasil pemeriksaan itu tertuang dalam LHP Kinerja dan DTT atas penanganan pandemi COVID 19 tahun anggaran 2020, dan telah diserahkan kepada para kepala daerah.
“Semoga, hasil pemeriksaan itu menjadi perhatian para kepala daerah agar dapat diatasi. Sebab, pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID 19 di wilayah Sulteng, utamanya di daerah,” tutupnya.
Baca juga: AJI Indonesia: Omnibus Law Ancam Demokratisasi Penyiaran
Laporan: Muhammad Rafii
