Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

<p>Foto: Illustrasi penyaluran BLT Desa.</p>
Foto: Illustrasi penyaluran BLT Desa.

Berita nasional, gemasulawesi– Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

“Saya minta Pemda dapat membantu percepatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu 24 Juli 2021.

Ia menyebut, sebelumnya BLT Dana Desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Namun kini lebih disederhanakan lagi, untuk diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Baca juga: Parigi Moutong Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH

Data KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun ini, merujuk pada data tahun lalu, sudah melalui verifikasi ulang.

Meski demikian, data KPM itu bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

“Data penerima bantuan langsung tunai sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi mengharuskan,” sebutnya.

DD bersumber dari APBN, saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Program Desa Aman Covid-19.

Adapun target utama dari tiga program itu, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.

BLT Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya.

Pendataan KPM BLT Desa dilakukan relawan Desa Lawan Covid-19 berbasis Rukun Tetangga (RT), kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Sebelumnya, dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemendes PDTT telah menyalurkan Bantuan Langsuung Tunai Desa.

Baca juga: Kemendes Cabut Status Tertinggal Enam Daerah di Sulteng, Termasuk Parimo

Penyaluran BLT sudah ke 49.095 desa

Hingga 8 Mei 2021 BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun.

Sementara, penyerapan DD telah Rp18,86 triliun atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 triliun. Alokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah itu, DD dialokasikan untuk Desa Aman covid-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4 persen dan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 yang dicairkan untuk 50.398 desa. (***)

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan Ekonomi

...

Artikel Terkait

wave

Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM, merespons kebijakan pemerintah ditengah banyak merugi.

Baru 17 Juta Orang Penerima Vaksin Covid19 Secara Lengkap di Indonesia

Berdasarkan data Kemenkes, hingga saat ini penerima vaksin covid19 secara lengkap di Indonesia baru mencapai 17 juta orang.

Kementan: Jangan Khawatir, Stok Pangan Mencukupi

Kementan menyebut stok pangan mencukupi dan meminta masyarakat Indonesia agar tidak khawatir, akhir Desember, cadangan 10 juta ton beras.

Cegah PHK, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah pekerja 2021, diharapkan dapat mencegah PHK akibat dari pandemi covid-19.

ADB Dukung Perekonomian Berbasis Energi Hijau Indonesia

Asian Development Bank atau ADB dukung pengembangan perekonomian berbasis energi hijau Indonesia, untuk pembangkit energi bersih.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;