Menparekraf Harap Dana Hibah Pelaku Usaha Wisata Segera Cair

<p>Foto: Illustrasi hasil industri kreatif.</p>
Foto: Illustrasi hasil industri kreatif.

Berita nasional, gemasulawesi- Menparekraf Sandiaga Uno berharap dana hibah pelaku usaha wisata segera cair. Ini sebagai solusi dan penyemangat akibat penurunan omzet akibat pandemi covid-19. 

“Kami sudah membentuk tim percepatan untuk merampungkan skema penyaluran hibah,” ungkap Sandiaga Uno dalam konferensi pers secara virtual, di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021.

Kemenparekraf mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat telah memberikan dampak sangat besar bagi pelaku usaha. Tercatat, okupansi hotel rata-rata menurun menjadi di bawah 20 persen, bahkan kurang dari 10 persen.

Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera

Kondisi ini membuat hotel merugi sampai 40-50 persen bila dihitung dari besaran titik impas sebesar 50-60 persen.

Selain itu, omzet pengusaha restoran pun anjlok 70 hingga 90 persen. Kerugian terjadi lantaran restoran tidak diizinkan menerima tamu untuk makan di tempat dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup.

“Jumlah kerugian diderita tentu saja tidak sedikit. Meski demikian, kita tidak boleh patah semangat,” ujarnya.

Hanya saja, Kemenparekraf belum mengemukakan jumlah total penerima dana hibah pelaku usaha.

Namun ia menjelaskan, pemerintah menggunakan basis data perusahaan dari milik Kementerian Investasi dan jumlah tenaga kerja di Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia mengungkapkan proses penyusunan skema dana hibah itu sempat mengalami stagnasi di Kementerian Keuangan.

“Skemanya memang mengalami stagnansi dari hasil pembahasan antara kami dengan Kementerian Keuangan. Ini yang per hari ini masih terus kami dorong, tapi kami tidak menyalahkan siapa-siapa,” kata dia.

Baca juga: Bulan Ini, Dana Hibah Pariwisata Bergulir ke Daerah

Kemenkeu ingin dana hibah tepat sasaran

Kementerian Keuangan ingin agar pemanfaatan dana hibah pariwisata lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran yang mengurangi efektivitas PEN. Untuk perbaikan tata-kelola keuangan, Kementerian pun melakukan revitalisasi, realokasi dan refocusing skema anggaran itu.

Bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata memang akan dikucurkan pada kuartal III 2021 meski perencanaannya sudah dilakukan sejak kuartal I.

Adapun dana hibah ini merupakan realokasi dari program Bangga Berwisata di Indonesia. Sejak awal 2021, Kemenparekraf telah melakukan penghematan APBN hingga jilid keempat dengan total realokasi senilai Rp 1,8 triliun.

“Dari pos anggaran, banyak terpotong adalah pos pemasaran dan dari penyelenggaraan kegiatan dan produk wisata. Program itu mengalami pemotongan masif,” tutupnya. (***)

Baca juga: Parimo Akhirnya Terima Puluhan Miliar Dana Hibah Korban Gempa

...

Artikel Terkait

wave

Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bisa mitigasi resiko realisasi investasi di kuartal mendatang dengan strategi.

Pemda Luwu Utara Beri Bantuan Alsintan Poktan

Pemda Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beri bantuan Alsintan Poktan, bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja atau buruh.

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM, merespons kebijakan pemerintah ditengah banyak merugi.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;