Gemasulawesi- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemda ‘putar otak’ untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah masing-masing. Tujuannya, agar kebutuhan dana di daerah tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD.
“Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik dapat dimanfaatkan Pemda, adalah melalui kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” jelas Airlangga, dalam keterangan resmi, Minggu 8 Agustus 2021.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan di daerah bisa dilakukan melalui dukungan kewenangan yang telah diberi pemerintah pusat ke daerah, berupa kebijakan otonomi daerah.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan Ekonomi
Dengan begitu, Pemda bisa menentukan kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan di daerah masing-masing.
Dia juga meminta Pemda mempercepat realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khususnya, belanja dalam rangka penanganan covid19 dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid19,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini realisasi belanja APBD masih rendah, sebab realisasi serapan anggaran belanja dari pemerintah pusat untuk daerah melalui pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tercatat, realisasinya baru mencapai Rp373,86 triliun atau 47,9 persen dari pagu mencapai Rp780,48 triliun. Realisasinya belum mencapai separuh pagu padahal pelaksanaan anggaran sudah berjalan delapan bulan.
Percepatan realisasi belanja Pemda menurut dia, bukan hanya memberi dampak pada penanganan dampak Covid19, dan ekonomi masyarakat, tapi juga ekonomi nasional.
Pemerintah pusat berharap, kondisi ekonomi Indonesia yang mulai pulih dan relatif tumbuh baik mencapai 7,07 persen pada kuartal II 2021 bisa diteruskan berkat konsumsi pemerintah, termasuk di tingkat daerah.
“Memasuki 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan,” imbuhnya.
Mendagri sebut banyak daerah bergantung ke pemerintah pusat
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang hingga kini keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat.
“Tapi kenyataannya setelah 25 tahun masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat,” kata Tito.
Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah bisa berinovasi, berkreasi untuk bisa menaikan PAD agar tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat dan mampu memenuhi pembiayaan di daerah. (***)
Baca juga: Mendagri Minta TP-PKK Sulawesi Tengah Bantu Cegah Stunting
